Jokowi Sebut Presiden dan Menteri Boleh Ikut Kampanye, Sudirman Said: Kita Semua Kaget

Jakarta – Co-captain Timnas Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar alias Cak Imin (Amin) Sudirman Said menyoroti pernyataan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal Presiden dan Menteri boleh ikut kampanye dalam kontestasi demokrasi yang saat ini tengah berlangsung.

Sudirman mengatakan, semua pihak kaget dengan pernyataan dari Jokowi pada Rabu 24 Januari 2024 pagi tadi. Dia berpegang kepada sejumlah statement yang telah disampaikan sebelumnya oleh Jokowi.

"Saya kira kita semua kaget, semua terkejut karena itu seperti berbalik dengan apa yang selama ini diungkapkan terus menerus," ujar Sudirman Said di Rumah Perubahan Timnas Amin, Jakarta Selatan pada Rabu, 24 Januari 2024.

Sudirman mengatakan, aparatur sipil negara (ASN) memang tidak boleh bersikap subjektif dalam Pemilu 2024 ini. Pasalnya, mereka punya kewenangan untuk kepenringan rakyat Indonesia.

"Nah, yang dikhawatirkan adalah kalau kewenangan publik itu digunakan untuk berpihak atau punya preferensi pada partai atau kandidat tertentu," kata Sudirman.

Sudirman juga menjelaskan, undang-undang memang mengatur bahwa Presiden hingga menteri yang bukan ASN bisa saja melakukan kampanye. Tetapi, ketika Jokowi menyatakan boleh kampanye asal tidak menggunakan fasilitas negara itulah yang bisa dijadikan sebuah sorotan kembali.

Pasalnya, menurut Sudirman, seorang menteri ketika melakukan kegiatan pasti selalu diikuti oleh fasilitas yang disediakan oleh negara untuk mereka.

"Sebagai pejabat negara, saya pernah jadi menteri, pernah enggak saya lepas dari fasilitas negara? Sulit kan? Ke mana-mana dengan mobil dinas, tinggal di rumah dinas. Rombongan ke luar kota diurus oleh dana negara," katanya.

"Presiden itu sekali bergerak, ratusan orang karena ada Paspampres, kendaraan, fasilitas penginapan. Jadi, dari segi aspek bahwa itu tidak menggunakan fasilitas negara, rasanya sulit sekali untuk dilaksanakan. Itu aspek teknis," ujar Sudirman.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebutkan, seorang Presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024. 

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Meski menyatakan dapat memihak dan berkampanye, sampai sekarang Jokowi tak pernah secara gamblang menyatakan dukungannya untuk salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024.