Jokowi Bilang Presiden Boleh Kampanye dan Memihak, Anies: Biarkan Rakyat yang Menilai

Yogyakarta – Capres nomor urut 1 Anies Baswedan turut menyoroti terkait dengan pernyataan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) soal seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres asalkan tak gunakan fasilitas milik negara.

Menurut Anies, biarkan masyarakat yang menilainya. Sebab, sebelumnya pernah ada statemen kalau pimpinan negara harus netral.

"Masyarakat bisa mencerna dan nanti menakar atau menimbang pandangan tersebut. karena sebelumnya yang kami dengar adalah netral, mengayomi semua, memfasilitasi semua. Jadi kami serahkan saja kepada masyarakat Indonesia untuk mencerna dan menilai," ujar Anies kepada wartawan di Yogyakarta, Rabu 24 Januari 2024.

Anies meminta kepada pakar hukum tata negara untuk memberikan opininya terhadap pernyataan Jokowi. Pasalnya, kata Anies, dirinya hanya mengikuti aturan hukum yang ada di Indonesia.

"Sebenarnya aturan hukum kita bagaimana sih, karena begini kalo tidak nanti kita akan mengatakan itu benar atau salah berdasarkan pandangan subjektif masing-masing," kata Anies

"Negara ini negara hukum ya pakai aturan hukum. kalau aturan hukumnya bilang tidak boleh ya berarti tidak boleh, kalau aturan hukumnya bilang boleh, ya Berarti boleh," lanjutnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menjelaskan kalau dirinya tetap akan menyampaikan prinsip sebuah perubahan. Hal itu merujuk agar negara tak digunakan untuk kepentingan pribadi saja.

"Gagasan perubahan yang kami bawa itu mengembalikan agar negara ini tidak diatur pakai selera, tapi diatur pakai aturan hukum dan tidak diatur oleh kepentingan, tapi diatur oleh aturan hukum," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut seorang presiden dapat memihak bahkan ikut berkampanye dalam pemilihan presiden atau pilpres. Menurutnya, hal tersebut bisa dilakukan selama tidak menyalahgunakan fasilitas negara. 

Hal itu disampaikan Presiden Jokowi di tengah pertanyaan publik soal netralitas presiden di Pilpres 2024. 

"Presiden itu boleh kampanye. Boleh memihak. Kita ini kan pejabat publik, sekaligus pejabat politik. Masa ini (kampanye dan memihak) enggak boleh," ujar Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu, 24 Januari 2024.

Meski menyatakan dapat memihak dan berkampanye, sampai sekarang Jokowi tak pernah secara gamblang menyatakan dukungannya untuk salah satu pasangan capres-cawapres di Pilpres 2024. Namun, Jokowi beberapa kali menampilkan kecondongannya mendukung Prabowo-Gibran.