Bansos Dituding Dipolitisasi, TKN: Bantu Rakyat kok Dicurigai?
Jakarta – Bantuan sosial atau bansos, dituding sudah dipolitisasi untuk memenangkan pasangan calon atau paslon tertentu di Pilpres 2024. Hingga muncul usulan agar bansos yang menjadi salah satu program andalan pemerintahan Presiden Jokowi, ditunda hingga selesai pemilu.
Menyikapi itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bidang Relawan, Roy Maningkas, menepis tudingan itu. Apalagi dianggap sebagai intervensi untuk memenangkan pasangan capres-cawapres nomor urut 2.
Ditegaskannya, kalau penyaluran bansos adalah kewenangan dari pemerintah. Dengan tujuan, untuk membantu rakyat. Maka dari itu, dia bingung dengan opini kalau ini adalah langkah turun gunung Jokowi memenangkan Prabowo-Gibran.
“Jujur kami bingung, kok bantu rakyat dicurigai? Program bansos kan tidak kali ini saja. Sudah beberapa kali dilakukan. Kenapa baru sekarang protes,” kata Roy Maningkas yang juga sebagai dewan Penasihat TIM 8 Relawan Jokowi Bergerak Bersama Prabowo (RJBBP), dalam keterangannya, Senin 15 Januari 2024.
Lanjut Roy, bansos dan Pemilu 2024 adalah hal yang berbeda. Katanya, jangan juga program ini dipolitisir untuk menyerang kebijakan pemerintah yang pro rakyat.
“Jadi tidak ada hubungannya dengan pemilu. Bansos dilaksanakan memang karena masyarakat membutuhkan. Baik dampak COVID-19 atau dampak dari elnino. Ini yang harus dipahami,” katanya.
Program bansos menurutnya, adalah perlindungan sosial masyarakat. Juga bisa membantu masyarakat dalam mengelola bantuan yang mereka terima, untuk kehidupan.
“Kan bansos buat rakyat, untuk meringankan beban masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya sehari-hari," katanya.
Dia juga menolak dikaitkan bansos sebagai upaya memenangkan pasangan nomor urut 2. Sebab bansos melibatkan Kementerian Sosial yang dipimpin Menteri Tri Rismaharini atau Risma yang juga kader PDIP.
"Jadi kalau ada tudingan Pak Jokowi bermanuver ke paslon capres 02 itu enggak benar. Logika yang dipakai terbalik karena itu kan program pemerintah. Kalau Pak Jokowi mau berpikir ego ditahan saja bansosnya, nanti bisa dikira itu program dari menterinya PDIP, tapi kan tidak, sudahlah pakai pikiran dan hati bersih saja enggak usah tuduh tuduh," jelasnya.
Terkait pertemuan Presiden Jokowi dengan beberapa ketua umum partai, bisa saja ada suatu yang dibicarakan, apalagi mereka juga sebagai menteri di kabinet pemerintahan Jokowi. Pertemuan itu sempat dilakukan antara Jokowi dengan ketum Gerindra Prabowo Subianto, Ketum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
“Pertemuan itu hal yang wajar. Jadi tidak perlu dipersoalkan. Karena bisa saja hubungan kerja antara Presiden dan menteri,” terangnya.
Mengenai komunikasi yang dibangun antara paslon 1 dan 3, menurut Roy adalah hal biasa. Karena pilpres adalah cara untuk mencari yang terbaik.
“Pilpres itu berlomba menjadi yang terbaik. Baik dengan gagasan, ide, visi dan misi. Bukan berlomba untuk berkoalisi,” tuturnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menegaskan kalau bansos terus digelontorkan pemerintah untuk warga yang membutuhkan. Kepala Negara juga menegaskan kalau bantuan itu harus tepat sasaran.