Jokowi Tak Hadiri HUT ke-51 PDI Perjuangan, Ini Analisa Pengamat

Jakarta - Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 PDI Perjuangan tidak mengundang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu, 10 Januari 2024. Tetapi, acara tersebut dihadiri oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri.

Pengamat Politik Citra Institute, Efriza menilai alasan PDI Perjuangan tidak mengundang Presiden Jokowi tidak begitu jelas. Sebab, kata dia, alasan PDI Perjuangan karena Presiden Jokowi ada kegiatan kunjungan kenegaraan ke luar negeri yakni Filipina, Vietnam dan Brunei Darussalam.

"Sikap PDIP tak mengundang Jokowi juga tidak jelas, malah argumentasinya membingungkan publik. Kader PDIP bicara Jokowi tak diundang karena mengetahui dengan agenda kunjungan kenegaraan di Fiilipina. Artinya, Jokowi ingin diundang," kata Efriza dikutip pada Sabtu, 13 Januari 2024.

Selain itu, Efriza mengatakan Megawati selaku Ketua Umum PDI Perjuangan juga menyampaikan hanya mengundang yang berkenan hadir saja dalam peringatan HUT ke-51 PDI Perjuangan pada 10 Januari 2024. Bahkan, tidak hadirnya Jokowi juga dianggap tidak masalah.

"Disertai pernyataan keras PDIP hadir bukan karena satu tokoh saja, apalagi tokoh yang bergabung sekian puluh tahun saja ini. Pernyataan sinis ini ditujukan kepada Jokowi," ujarnya.

Menurut dia, PDI Perjuangan sepertinya sudah tidak membutuhkan elektoral dari Presiden Jokowi lagi melihat berbagai peristiwa tersebut. Hanya saja, lanjut dia, Presiden Jokowi sudah menarik diri dari mendukung PDI Perjuangan maupun calon Presiden Ganjar Pranowo.

"Ini yang menyebabkan PDIP mau tidak mau harus bersikap, tak lagi membutuhkan Jokowi untuk mendongkrak elektabilitas PDIP maupun Ganjar Pranowo," jelas dia.

Namun, ia menyebut sikap PDI Perjuangan masih membuat publik bingung karena tak mengumumkan secara gentle status keanggotaan Presiden Jokowi pada partai berlambang banteng tersebut. Harusnya, kata dia, sampaikan status Jokowi sebagai anggota PDI Perjuangan sedang dibekukan.

"Karena tidak mematuhi budaya organisasi partai. Jika ingin statusnya diaktifkan, maka ia harus meminta maaf dan berusaha mematuhi budaya berorganisasi PDIP. Bisa menjadi preseden buruk Jokowi tak terjadi di masa depan," pungkasnya.