Pembelian Alutsista Dikritik, Jubir Garuda: Dianggap Tak Normal Demi Kebutuhan Kampanye
- Istimewa
Jakarta - Alat Utama Sistem Senjata (Alutsista) tengah jadi sorotan jelang debat ketiga Pilpres 2024. Kritik muncul dari kubu pasangan capres cawares nomor urut 1 dan 3 soal pembelian alutsista yang pakai uang negara hingga rela berutang.
Jubir DPP Partai Garuda Teddy Gusnaidi menyampaikan sebenarnya tak perlu ditanggapi secara serius kritikan kubu 01 dan 03 terkait pembelian alutsista. Dia mengatakan demikian karena normalnya di negara manapun di dunia selalu menyediakan alutsista.
"Ini hal yang sangat biasa, hal yang sangat normal, yang mendadak dianggap tidak normal oleh kubu lain, demi kebutuhan kampanye," kata Teddy, dalam keterangannya, Kamis, 4 Januari 2024.
Dia mengibaratkan persoalan ini sama seperti dengan orang bertanya 'untuk apa menyediakan payung dirumah, kan tidak hujan?’
Serah Terima Alutsista
- ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi
Namun, ia menuturkan jika pertanyaan itu kalau dijelaskan secara serius malah terlihat bodoh. Sebab, itu pengetahuan yang sangat umum yang tidak perlu jawaban maupun penjelasan.
"Ketika dijawab: “Karena ketika hujan, kita tidak bisa keluar rumah untuk membeli payung” Terlihat sangat bodoh kan?" ujar Teddy yang juga Waketum DPP Partai Garuda tersebut.
Bagi dia, ketidaktahuan kubu 01 dan 03 akan sesuatu yang umum dan normal. Namun, menurut dia, bukan menjadi tanggungjawab kubu 02.
"Karena itu, sampaikan secukupnya saja, bahwa dalam bernegara, pengadaan alutsista itu hal yang sangat normal dan wajib," jelasnya.
Sebelumnya, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menyoroti belanja alutsista yang banyak pakai uang negara hinggga rela harus berutang. Cak Imin merasa heran karena kondisi negara tak sedang berperang.
Menurut dia, lebih baik utang untuk beli alat perang itu dipakai buat sektor lain seperti pertanian.
"Buat apa kita utang ratusan triliun tapi tidak untuk sesuatu yang nyatanya tak dibutuhkan? Nyatanya kita butuh pangan," kata Cak Imin dalam acara Nitip Gus bersama kelompok petani di Kabupaten Bandung, Rabu, 3 Januari 2024.