Viral Satpol PP Dukung Gibran, TKN: Pertanda Betapa Dicintai Rakyat

Jakarta – Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Nusron Wahid merespons viralnya video dukungan dari sejumlah petugas Satpol PP Garut terhadap calon wakil presiden (cawapres) nomor urut dua itu. 

Menurut Nusron, dukungan itu diberikan sebagai pertanda bahwa Prabowo-Gibran sangat dicintai seluruh elemen masyarakat. 

"Lepas dari itu, saya syukur alhamdulilah itu pertanda bahwa betapa (Prabowo-Gibran) dicintai oleh komponen dan elemen masyarakat, bahkan sampai Satpol PP itu yang harusnya enggak boleh mendukung terbuka," ucap Nusron kepada wartawan, Kamis, 4 Januari 2024. 

Nusron lantas menilai para petugas Satpol PP itu sangat cinta dengan pasangan Prabowo dan Gibran. Sehingga, tak bisa lagi membendung hingga akhirnya menyuarakan dukungan. 

Lebih lanjut, Nusron mengungkapkan, sebaiknya para petugas Satpol PP tidak langsung dipecat, melainkan ditegur secara administratif lebih dulu buntut menyuarakan dukungan. 

"Nggak bisa nahan saking cintanya, ibaratnya begitu. Tapi ya harusnya ditegur secara administrasi terlebih dahulu, jangan langsung dipecat dan sebagainya mungkin ya namanya tadi lah semangat cinta yang berlebihan," ujarnya.

Sebuah video viral di media sosial berisi para petugas Satpol PP Garut yang menyampaikan dukungannya secara tidak langsung terhadap Gibran Rakabuming Raka.

Dalam narasinya disampaikan bahwa Indonesia membutuhkan pemimpin muda. Sebelum menyampaikan hal itu, juru bicara dalam video menyebut bahwa mereka berasal dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut. Narasi lengkap yang disampaikan adalah berikut. 

“Bismiilahiirahmanirrahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Garut menyatakan Indonesia membutuhkan pemimpin muda di masa depan. Mas Gibran Rakabuming Raka. Terima kasih.”

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menegaskan, aparatur negara harus bersikap netral dalam pesta demokrasi lima tahunan, guna memastikan Pemilu berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, dengan harapan dapat melahirkan pemimpin yang baik.

"Satpol PP itu kan aparatur daerah, perangkat daerah karenanya harus netral. Kemudian (mereka) sudah dikenakan sanksi, sesuai mekanisme," ujar Bey usai meninjau RSUD Sumedang seperti dilansir Antara, Rabu, 3 Januari 2024.

Para oknum Satpol PP tersebut pun kata Bey sudah menerima hukuman yang berbeda berupa penghentian gaji. Jika kembali berulah, Bey memastikan akan ada hukuman yang lebih berat. "Saya tidak hafal. Tapi satu (orang) tiga bulan tidak mendapatkan gaji dan yang lain satu bulan. Nanti kalau melakukan lagi, sanksinya bisa lebih berat," ujar Bey.