Moeldoko Tegas Bilang Bansos Tetap Lanjut: Sudah Ada Jauh Sebelum Mas Gibran Jadi Cawapres

Jakarta - Kepala Staf Presiden (KSP), Moeldoko menyampaikan pemerintah tak akan menghentikan program bantuan sosial (bansos). Meskipun ada pihak yang meminta sebaiknya program tersebut sementara dihentikan karena menimbulkan persepsi bansos menguntungkan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu.

“Ndak ndak. Ndak akan menghentikan,” kata Moeldoko di Kantor Istana Kepresidenan Jakarta pada Rabu, 3 Januari 2024.

Menurut dia, program berikan bansos kepada rakyat miskin itu jauh sebelum putra Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gibran Rakabuming Raka maju sebagai cawapres yang berpasangan dengan Prabowo Subianto di  Pemilu Presiden 2024.

“Program untuk memberikan bantuan beras kepada masyarakat miskin itu sebelum, jauh sebelum Mas Gibran menjadi calon wakil presiden,” jelas Moeldoko.

Dia bilang Jokowi juga melihat harga beras ini dalam kondisi tinggi. Maka itu, perlu ada bantuan kepada rakyat miskin.

Kata Moeldoko, Jokowi memandang bansos sebagai salah satu program yang mempengaruhi inflasi sehingga pemberiannya sangat positif. Sebab, ia menekankan program beras sebesar 10 kilogram itu berdampak positif karena masyarakat bisa mengurangi pengeluaran.

“Jadi, enggak ada tendensi apa pun. Ini memang program jaminan sosial yang sudah lama digagas oleh pemerintah,” ujar eks Panglima TNI itu.

Menurut dia, program bansos tak ada kaitannya dengan kegiatan politik atau pemilu. Sebab, kata dia, program pemberian bantuan sosial ini akan tetap berjalan meski pencoblosan Pemilu 2024 digelar pada 14 Februari 2024.

“Nanti akan ada lagi pada Januari, Februari, Maret. Setelah itu, ada lagi rencananya gelombang lagi berikutnya,” lanjut Moeldoko.

“Jadi, kalau ada hubungan dengan pemilu, mungkin setelah Februari berhenti. Buktinya berjalan terus. Nanti ada tiga bulan, ada lagi tiga bulan berikutnya,” kata Moeldoko.

Pun, Moeldoko menanggapi data bansos tak lagi menggunakan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kementerian Sosial.

Menurutnya, dalam penyaluran bansos, pemerintah mensinergikan tiga basis data yaitu DTKS Kementerian Sosial, registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Kementerian Keuangan, dan data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

“Intinya semuanya sebagai hasil koreksi, bahwa semua itu bagian dari penyempurnaan data agar tepat sasaran. Enggak ada tujuan atau tendensi lain,” tuturnya.