Mahfud MD Pastikan Pemerintah Monitor Setiap Aduan terkait Pemilu 2024
- VIVA/Ilham
Jakarta -- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memastikan pemerintah bakal memantau setiap aduan terkait Pemilu 2024 yang ditujukan kepada penyelenggara pemilu dan aparat penegak hukum.
Kemenkopolhukam bahkan telah membentuk satuan tugas (satgas) untuk memantau seluruh pengaduan dari masyarakat terkait pemilu agar ditindaklanjuti oleh penyelenggara pemilu.
"Sebagai Menkopolhukam, saya di sini membuka pintu terhadap pengaduan-pengaduan. Saya di sini punya satgas juga yang itu menampung pengaduan-pengaduan. Saya tahu pengaduan-pengaduan itu arahnya ke Bawaslu, ke Polri, dan ke KPU. Nanti, cross check-nya bisa di sini (Satgas Kemenko Polhukam), apakah laporan itu jalan atau tidak," kata Mahfud di kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.
Mahfud juga memastikan, pemerintah menjamin setiap pelanggaran terkait pemilu akan ditindak oleh pihak terkait dan berwenang.
Mahfud MD di Universitas Budhi Dharma, Karawaci Tangerang Banten
Karena itu, Mahfud memuji aksi cepat TNI yang memeriksa dan menetapkan tersangka terhadap oknum prajuritnya, atas kasus penganiayaan beberapa relawan salah satu pasangan calon di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.
"Saya mengapresiasi TNI yang sudah mengambil tindakan tegas atas brutalitas yang dilakukan oknum TNI di Boyolali, yang sudah menetapkan tersangka dan melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan. Itu satu contoh yang harus diapresiasi. Mudah-mudahan itu diberlakukan untuk kasus lain yang serupa dan (di) daerah lain, kalau ada," kata Mahfud yang juga cawapres nomor urut 3 itu.
Mahfud menjelaskan, soal pemilu, masyarakat dapat melaporkan aduan pelanggaran pemilu ke Bawaslu. Sementara itu, untuk aduan terkait dugaan pelanggaran etika yang dilakukan penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu masyarakat dapat melaporkan itu ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
DPR RI juga membentuk panitia kerja (panja) netralitas TNI dan Polri. TNI membentuk posko-posko pengaduan untuk dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan oleh prajurit dan ASN di lingkungan TNI.