Paslon Capres-cawapres Ingin Bansos Ditunda Karena Pemilu: Jangan Korbankan Rakyat

Jakarta – Program bantuan sosial atau bansos, dilaksanakan setiap tahun. Selain itu, program ini juga dibutuhkan oleh masyarakat. Maka dari itu, pengamat politik Ujang Komaruddin, menyayangkan TPN Ganjar-Mahfud dan cawapres Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, yang meminta penyalurannya disetop menjelang Pilpres 2024. 

Ujang menegaskan, bansos sangat berguna bagi masyarakat yang kesulitan. Apalagi kelompok masyarakat yang terdampak pandemi dan kini menjadi miskin.

"Dalam konteks itu, sejatinya bansos terjadi setiap tahun. Oleh karena itu, kalau kita dudukkan perkaranya maka bansos itu sangat dibutuhkan masyarakat miskin bahkan yang kemarin terdampak oleh pandemi," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Rabu, 3 Januari 2024.

Lanjut dia, jika penyaluran bansos ditunda, maka bisa dipastikan akan berdampak langsung ke masyarakat. Terutama, kata Ujang, masyarakat yang berpenghasilan rendah.

Pengajar di Universitas Al Azhar Indonesia itu menilai, tidak adil bagi masyarakat yang biasanya setiap tahun mendapatkan bantuan dari negera, tiba-tiba itu harus dihentikan. Hanya karena kekhawatiran ditunggangi kepentingan politik.

"Janganlah korbankan rakyat. Dalam konteks itu, ketika rakyat butuh bantuan sosial dari pemerintah maka ya harus jalan, harus dieksekusi," kata dia.

Ujang menilai bahwa masyarakat saat ini sudah cerdas dan pandai memilih dan memilah dalam pemilu. Selain itu, menjadi hak rakyat juga untuk memilih pasangan calon tertentu.

"Dalam konteks jiwa bernegara, seharusnya, biarkan bansos jalan, bansos dieksekusi, bansos terealisasi, biar rakyat menikmati bansos itu, biar rakyat bahagia dengan bansos itu," tegas Ujang.

"Urusan pilihan, urusan pemilih biar saja rakyat menikmati soal urusan pemilu biar rakyat yang menentukan itu yang fair," imbuhnya.

Sebagai informasi, Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut satu, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengatakan, dirinya bersama dengan Anies Baswedan sepakat untuk menghentikan sementara pemberian bantuan sosial (bansos). Hal itu dinilai demi mencegah keuntungan bagi pasangan calon lainnya yang ikut dalam kontestasi pilpres 2024.

"Saya setuju lebih baik kita tunda pemberian bansos sampai pemilu (selesai)," ujar Cak Imin kepada wartawan di Jakarta Utara, Selasa 2 Januari 2024.

Dia menjelaskan bahwa penyaluran bansos bisa kembali dilakukan setelah Pemilu 2024 rampung. Penerima manfaat bansos juga mesti disosialisasikan bahwa penundaan penyaluran untuk mencegah kepentingan tertentu dari kontestan pemilu.

"Tetap diberikan, jangan salah paham, ini hanya penundaan waktu supaya apa supaya tidak ditumpangi," kata dia.

Ketua Umum PKB itu menekankan, kalau bansos tersebut tak jadi masalah jika tetap disalurkan, asalkan tak ada agenda terselubung dalam pemberian tersebut. Sebab, bansos merupakan uang rakyat bukan capres atau cawapres tertentu.

Sementara Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis sudah mengklarifikasi pernyataannya soal bansos yang ditunda menjelang pemilu. 

Mengacu pada fenomena pembagian bansos, Todung tetap menyerukan agar penyaluran bansos jangan dipolitisasi, terlebih diklaim sebagai bentuk kebaikan hati Presiden Jokowi. Bansos, kata Todung, merupakan program pemerintah yang diusulkan ke DPR RI, melalui pembahasan, dan disetujui DPR, kemudian disalurkan lewat Kementerian Sosial. 

"Jadi, kalau mau diklaim, seharusnya kredit diberikan kepada semua pihak, baik pemerintah dan DPR, yang notabene berkontestasi dalam Pemilu 2024," jelasnya.