Timnas AMIN Bantah Anies Rekrut Ordal saat Jadi Gubernur DKI: TGUPP-BUMD Pakai Seleksi

Jakarta – Juru Bicara (Jubir) Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN), Billy David Nerotumilena membantah tuduhan banyak orang dalam atau 'ordal' (ordal) di Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama periode Anies Baswedan menjabat Gubernur DKI Jakarta.

Kritik ordal mencuat dalam sesi debat capres perdana pada 12 Desember 2023 lalu. Anies mengatakan fenomena ordal telah masuk ke berbagai lini kehidupan masyarakat karena sistem tak berjalan. Anies menyebut fenomena ordal sangat menyebalkan. 

Menurut Billy David, semua tim TGUPP dan pimpinan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta dipastikan bukan orang dalam. Mereka direkrut berdasarkan mekanisme seleksi dan sesuai kompetensi. 

"Karena mereka sudah melalui mekanisme seleksi yang ketat dan dengan azas meritokrasi," kata Billy dalam keterangannya, Senin, 18 Desember 2023.

Billy meminta kepada pihak yang menyatakan ada ordal saat kepemimpinan Anies, untuk datang ke Pemprov DKI Jakarta agar tidak hanya menuduh saja, karena buktinya pun tidak akan ditemukan.

"Daripada membuat pernyataan yang tidak teruji kebenarannya, bisa dicek apakah ada yang dibantu untuk masuk, atau ada yang harus bayar kepada oknum dalam Pemprov DKI," tuturnya.

Ia menjelaskan tim yang tergabung di TGUPP memang jumlahnya banyak, karena bidang kerjanya memerlukan banyak orang untuk bekerja sama. Sementara untuk capaian hasil kerja TGUPP juga terukur dan sudah dipublikasi.

Menurutnya orang-orang yang tergabung juga mempunyai latar belakang keilmuan, pengalaman kerja dan kesesuaian bidang yang akan dikerjakan, jadi bukan sembarang orang bisa masuk.

"Tentang orang dekat yang pernah bekerja bersama-sama, selama kriteria dipenuhi dan sudah pernah teruji bekerja sama dalam tim tentu akan jadi prioritas dalam rekrutmen," tuturnya.

Billy menambahkan bahwa yang dimaksud ordal oleh Anies dalam debat adalah tentang mekanisme bukan figur. Di mana proses ordal yang disinggung yaitu ketidakwajaran lahirnya keputusan MK.

"Sehingga sampai dianggap oleh MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi) Anwar Usman melakukan kode etik berat," katanya.

Sebelumnya tuduhan bahwa Anies pun menempatkan ordal di pos tertentu saat menjabat sebagai gubernur dilontarkan oleh mantan Jubir Anies-Sandi saat Pilgub DKI Jakarta 2017, Anggawira. 

Anggawira mengaku paham dan melihat bahwa yang disampaikan Anies dalam debat capres perdana tidaklah sesuai.

"Bahkan bukan hanya di TGUPP karena di dalam penentuan komisaris di BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) ada orang-orang dalam, dan timses yang masuk," jelas Anggawira pada keterangannya, Sabtu.
 
"Mas Anies saat menjabat gubernur juga ada orang-orang di dekatnya yang masuk menjabat posisi-posisi 'orang dalam' seperti di Komisaris LRT Jakarta, BUMD PT Jakpro (Jakarta Propertindo), itukan orang dekat Mas Anies apalagi yang di TGUPP, 'orang dalam semua'," sambungnya

Anggawira menyebut nama Geisz Chalifa, orang dekat Anies yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Pembangunan Jaya Ancol, Tbk (PPJA). Lalu, Anggawira menyinggung nama Thomas Lembong yang juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Pembangunan Jaya Ancol. (ant)