PDIP Minta PPATK Bongkar Dugaan Transaksi Janggal Triliunan Rupiah Jelang Pemilu 2024

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDIP, Hasto Kristiyanto meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk membongkar secara rinci mengenai adanya dugaan aliran dana mencurigakan jelang Pemilu 2024. 

Tak tanggung-tanggung, nilai transaksi yang ditemukan PPATK jelang Pemilu 2024 ini mencapai triliunan rupiah.

"Sehingga, transaksi yang mencurigakan apalagi itu adalah sumber dana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu diperlukan ada institusi yang melakukan pengawasan. Karena itulah kami minta untuk PPATK juga menyampaikan ke publik," ujar Hasto kepada wartawan, Jumat, 15 Desember 2023.

Menurut Hasto, proses pesta demokrasi seharusnya dapat berjalan jujur dan profesional. Hal ini dinilai penting agar Pemilu 2024 dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang memiliki kualitas dan komitmen kuat pada kepentingan rakyat. 

"Fairness akuntabilitas dan juga dalam menggunakan sumber daya. Maka kami meminta bantuan pada kelompok-kelompok pro demokrasi sebagaimana saat itu mendirikan Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) untuk juga ikut menjadi wasit yang baik antar partai politik, antar calon," ujarnya.

Hasto lantas mengungkapkan perasaan curiganya dengan banyaknya baliho partai politik di berbagai daerah. Bahkan, menurutnya, jumlah baliho itu melebihi dari jumlah pengurus yang ada.

"Misalnya sekarang ada partai yang tanpa diketahui darimana, tiba-tiba bisa memasang balihonya di seluruh nusantara, balihonya itu lebih banyak daripada jumlah pengurusnya," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengendus transaksi keuangan yang mencurigakan menjelang kontestasi Pemilu 2024. Berdasarkan laporan yang diperoleh PPATK, terdapat kenaikan lebih dari 100 persen pada semester II-2023.

"Kita lihat memang transaksi terkait dengan pemilu ini masif sekali laporannya kepada PPATK. Kenaikan lebih dari 100 persen, baik di transaksi keuangan tunai, transaksi keuangan mencurigakan, segala macam," kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana kepada wartawan di Jakarta Barat, Kamis, 14 Desember 2023.

Ivan kembali menegaskan, pihaknya akan berkoordinasi dengan mengirim surat kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait pembengkakan dana mencurigakan yang diduga untuk membantu kampanye pilpres.

Di sisi lain, Ivan tak menjelaskan secara rinci terkait nominal pasti aliran dana ilegal tersebut. Namun, Ivan menegaskan bahwa aliran dana itu jumlahnya mencapai triliunan.

"Kita kan sudah kirim surat ke Bawaslu, KPU, sudah kita sampaikan berapa transaksi terkait angka-angka yang jumlahnya luar biasa besar. Kita masih menunggu, ini kita bicara triliunan, angka yang luar biasa besar, ribuan nama. Kita bicara semua parpol (partai politik)," katanya.