Cak Imin: Saya dan Mas Anies Bersepakat Mengusung Perubahan Jilid Kedua

Calon wakil presiden nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memaparkan gagasan kepada mahasiswa di Padang, Sumatra Barat, Senin, 4 Desember 2023.
Sumber :
  • ANTARA/Muhammad Zulfikar

Padang - Calon wakil presiden nomor urut 1 Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin memaparkan sejumlah gagasan yang akan diimplementasikan jika pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar memenangi pada Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Saya dan Mas Anies bersepakat mengusung perubahan jilid kedua yakni satu keadilan dan kemakmuran untuk rakyat Indonesia," kata Muhaimin Iskandar usai bedah visi misi dan uji gagasan capres dan cawapres RI 2024 yang diselenggarakan oleh BEM KM Universitas Andalas, di Padang, Sumatra Barat, Senin, 4 Desember 2023.

Menurut Cak Imin, sapaan akrabnya, memaksimalkan potensi sumber daya yang dimiliki Indonesia dapat dilakukan dengan mengubah pola kerja lewat sejumlah cara di antaranya memasukkan unsur keadilan, dan kesetaraan dalam setiap kebijakan maupun program pembangunan.

Lautan manusia menyambut Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar di Makassar.

Photo :
  • Akun X Anies Baswedan

"Tidak boleh lagi pertumbuhan ekonomi yang eksklusif atau terbatas," kata Cak Imin.

Ia mengatakan pertumbuhan ekonomi yang terbatas dimaknai sebagai hanya terpusat di titik-titik tertentu saja. Saat ini 100 orang terkaya di Tanah Air menguasai sekitar 85 persen aset negara terutama kekayaan alam.

Oleh karena itu, kekayaan sumber daya yang dimiliki Indonesia harus dijalankan dengan inklusif atau terbuka serta mempertimbangkan faktor pemerataan dan keadilan.

Di satu sisi, Wakil Ketua DPR 2019-2024 itu menilai pemerintah sudah berhasil dalam menjaga pertumbuhan ekonomi. Namun, angka pengangguran justru makin tinggi.

Pemilu/Ilustrasi

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Tidak hanya itu, ketimpangan antara Jawa dan luar Jawa, desa dan kota juga menjadi fokus pasangan nomor urut 1 itu apabila terpilih pada pesta demokrasi lima tahunan.

Mengenai aspek pembangunan, mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi tersebut menilai pertimbangan kewilayahan menjadi faktor penting yang harus diperhatikan. Jika hal itu dilaksanakan, ketimpangan ekonomi dan angka kemiskinan diyakini dapat ditekan atau diatasi.

"Hal itu dapat kita lihat dari ketimpangan indeks pembangunan manusia di tiap provinsi yang tidak seimbang," ujarnya. (ant)