TKN Prabowo-Gibran: Jangan Buang Waktu Cuma soal Format Debat KPU

Jakarta - Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, pihaknya selalu siap mengikuti format debat calon presiden dan calon wakil presiden 2024 yang diselenggarakan KPU RI.

Maka dari itu, Rosan melihat polemik yang muncul terkait format debat calon presiden dan calon wakil presiden beberapa hari ini malah menghabiskan waktu saja.

"Sayang waktunya, masyarakat terbuang percuma untuk menyaksikan polemik soal format debat. Yang pasti, paslon Prabowo-Gibran siap mengikuti format apapun yang diinginkan masyarakat dan ditetapkan oleh KPU," kata Rosan dikutip pada Selasa, 5 Desember 2023.

Menurut dia, KPU harus meningkatkan kualitas pemilu dan demokrasi di Indonesia. Sehingga, kata dia, jauh lebih baik setiap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden berlomba-lomba adu gagasan atau mempertontonkan aksi nyata yang bermanfaat untuk masyarakat. 

“Contohnya, kami lakukan sekarang ini setiap hari di seluruh Indonesia salah satunya pembagian makan siang sehat gratis untuk anak-anak Sekolah Dasar (SD) di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Rosan menegaskan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 ini berkomitmen memberikan makan siang sehat gratis setiap hari dilakukan sampai masa kampanye berakhir, yakni tanggal 10 Februari 2024.

"Di TKN Prabowo-Gibran, prinsip dalam kampanye kami adalah wajib memberi manfaat langsung bagi orang lain dan orang banyak sesuai kebutuhannya. Jadi bukan untuk kepentingan kami sendiri yang diprioritaskan. Itu sesuai dengan azas kekeluargaan dan prinsip gotong royong," jelas dia.

Program makan siang sehat gratis

Program makan siang sehat gratis setiap hari, kata Rosan, akan menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang diutamakan apabila Prabowo dan Gibran terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024-2029.

“Anggarannya mencapai Rp400 triliun per tahun atau kurang lebih Rp1,1 triliun per hari,” ungkapnya.

Selain itu, Rosan menyebut ada 82,3 juta anak usia dini dan ibu hamil yang perlu dibantu dan menjadi prioritas pemerintah nantinya. "Selain untuk membebaskan 30 juta lebih anak usia dini dan 4,8 juta ibu hamil dari bahaya stunting, dampak multiplier ekonominya juga sangat besar," pungkasnya.