PKS Tolak IKN jadi Ibu Kota, Ganjar: Setiap UU yang Diketok Harus Dilaksanakan
- VIVA/M Ali Wafa
Jakarta - Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo merespons soal penolakan proyek Kota Negara (IKN) Nusantara oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS menginginkan ibu kota agar tetap di Jakarta.
Ganjar menegaskan bahwa setiap undang-undang (UU) yang diketok harus dilaksanakan.
"Seluruh peraturan undang-undang yang sudah diketok, harus dilaksanakan," kata Ganjar Pranowo saat menghadiri acara Rakornas Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Senin, 27 November 2023.
Dengan begitu, menurut dia, seluruh pejabat mesti melaksanakan dan mematuhi perundang-undangan yang sudah disahkan. Hal itu menurut dia termasuk pemindahan IKN yang tak lagi berada di Jakarta.
"Apalagi sudah jadi undang-undang ya, wajib seluruh pejabat untuk melaksanakan, siapapun buat yang memilih," tuturnya.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu bersama Anies Baswedan serta elite pengurus DPP PKS.
- Dok. PKS
Sebelumnya, Presiden PKS Ahmad Syaikhu mengatakan, sejak awal partainya menolak RUU IKN. PKS bersikukuh agar DKI Jakarta tetap jadi Ibu Kota Negara. PKS pun menolak pemindahan Ibu Kota Negara ke kawasan Kalimantan Timur.
Syaikhu menyinggung rekam jejak partai yang dipimpinnya selalu menyuarakan penolakan IKN dari parlemen Senayan. Dia bilang soal pemindahan IKN akan jadi perjuangan PKS di Pemilu 2024.
“Dan, akan jadi salah satu gagasan utama yang akan diperjuangkan PKS pada Pemilu tahun 2024 adalah tentang isu Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Pemerintah mengajukan RUU IKN, memindahkan Ibu Kota Negara dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur,” ujar Syaikhu usai Kick off Kampanye Nasional PKS di Depok, Minggu, 26 November 2023.
Menurut Syaikhu, menjadikan Jakarta sebagai Ibu Kota negara merupakan salah satu program kampanye gagasan PKS. Dia menuturkan, penolakan pemindahan Ibu Kota dari Jakarta ke Kaltim bukan tanpa alasan.
Dia bilang tiga alasan agar Jakarta tetap jadi Ibu Kota yaitu sisi historis, pembangunan dan keberlanjutan.
“DKI Jakarta tempat di mana Ir. Soekarno-Moh. Hatta mengumandangkan proklamasi kemerdekaan dan peristiwa bersejarah bangsa lainnya ini dilahirkan. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan penting bagaimana Ibu Kota Negara ditempatkan,” tutur Syaikhu.
Ia menyampaikan pandangan PKS ingin menghadirkan pemerataan pembangunan. Namun, bukan dengan memindahkan Ibu Kota. Tapi, kata dia, melainkan dengan membangun pusat ekonomi di kota kecil.
Dia mengatakan pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan Ibu Kota. Tapi, menurut dia, dengan bangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah.
“Membuat kota-kota menengah menjadi kota besar, dan kota-kota kecil menjadi kota-kota menengah. Membangun desa yang maju sebagai penopang kemajuan pembangunan kota,” ujar Syaikhu.