PKS Mau IKN Tetap di Jakarta, Anies Baswedan Bilang Begini

Depok – Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengatakan bahwa jika partainya memenangkan Pilpres 2024 maka Ibu Kota Negara (IKN) tetap berada di DKI Jakarta. Anies Baswedan langsung memberikan respons.

Capres nomer urut satu itu menjelaskan bahwa yang dibutuhkan oleh Indonesia saat ini adalah sebuah pemerataan pertumbuhan.

"Mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi. Karena kita menginginkan agar kesetaraan," ujar Anies Baswedan kepada wartawan, Minggu 26 November 2023.

Anies menjelaskan jika pembangunan hanya dilakukan pada satu lokasi maka tetap akan memunculkan ketimpangan yang baru. Pembangunan yang merata ini juga menjadi bagian dari visi Anies bersama pasangan cawapresnya, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

"Kita semua menyiapkan susunan programnya untuk bisa mendorong desa-desa maju, kota kecil menjadi menengah, yang menengah menjadi besar di seluruh wilayah Indonesia," kata dia.

Sebelumnya diberitakan, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS, Mohamad Sohibul Iman menegaskan komitmen partainya menolak perpindahan ibu kota Jakarta ke IKN di Kalimantan Timur. Dia menekankan, jika PKS memenangkan Pemilu 2024 maka ibu kota akan tetap di Jakarta.

"Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden (PKS) tadi. Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah, PKS akan menyatakan jika PKS menang, ibu kota negara tetap Jakarta," kata Sohibul dalam Kick Off Kampanye Nasional di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu, 26 November 2023.

Sohibul mengatakan, sejak awal fraksinya di DPR tegas menolak RUU IKN. Sebab itu ke depannya, partai pendukung capres Anies Baswedan dan cawapres Muhaimin Iskandar (AMIN) tersebut juga bakal konsisten mempertahankannya.

"Ini walaupun secara warning agak panjang, tetapi substansinya straight forward orang tidak perlu menafsirkan apa pun, dengan kalimat ini artinya ibu kota negara tidak pindah ke Nusantara, tetap di Jakarta. Mudah-mudahan, isu ibu kota negara tetap Jakarta ini menjadi bahasa Pak Presiden tadi. Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," kata Sohibul.

Sohibul menjelaskan, partainya memandang DKI Jakarta tetap layak jadi ibu kota negara. Beberapa alasan di antaranya terkait aspek historis.

"Yang pertama argumen historis. DKI Jakarta tempat di mana Ir Soekarno mengumandangkan proklamasi kemerdekaan di Jakarta. Sumpah pemuda dan peristiwa-peristiwa bersejarah lainnya dilahirkan di Jakarta. Tentu aspek historis ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting bagaimana ibu kota negara ini ditempatkan. Ibu kota negara ini mewarisi nilai-nilai historis bangsa yang tidak mungkin kita abaikan dalam rangka nation and character building," ujarnya.

Meski begitu, PKS sepakat pembangunan harus mampu menghadirkan keadilan dan pemerataan di seluruh Indonesia. Namun, menurut Sohibul, memindahkan ibu kota sebagai cara melakukan pemerataan pembangunan menjadi argumen yang tidak tepat.

"Pemerataan pembangunan bukan dilakukan dengan memindahkan ibu kota, tetapi dengan membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru berdasarkan keunggulan daya saing masing-masing wilayah. Pemerataan juga bisa dilakukan dengan memajukan yang tertinggal sehingga kemudian kota menengah jadi kota besar,” ujarnya.

Dia melanjutkan, “Ketiga adalah argumen keberlanjutan. Kita ingin pembangunan yang kita jalankan harus memiliki dimensi antar generasi, dimensi keberlanjutan yang melestarikan lingkungan hidup dan merawat ekologi. Pulau Kalimantan bukan sekadar paru-paru Indonesia tapi juga paru-paru dunia.”