Bela Ganjar, PDIP Sebut Nilai Hukum Era Jokowi Anjlok Bisa Saja Data Tahun Lalu

Jakarta - Ketua Bappilu DPP PDIP Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan selama ini Aparat Penegak Hukum (APH) telah berjalan sesuai koridor. Hal tersebut disampaikan Bambang Pacul saat menanggapi pernyataan calon presiden Ganjar Pranowo yang memberikan nilai 5 terkait penegakan hukum era Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kalau penilaian APH, saya sebagai Ketua Komisi III, menilainya saat ini masih baik-baik saja," kata Bambang Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 21 November 2023.

Ketua Komisi III DPR RI itu mengatakan, rating APH pun masih tinggi, seperti kejaksaan di angka 74 persen, kepolisian RI 72 persen. Sementara KPK, Bambang Pacul mengaku belum memiliki datanya.

"Tetapi kalo rating penegakan hukum, kalo kita lihat kejaksaan ratingnya masih di 74 persen ya. Kemudian ratingnya kapolri masih 72%, kalau KPK belum ya saya belum dapat bacaan, jadi itu ratingnya tunggu aja. Bahwa ada dinamika, dialektika konfliknya kita paham lah, gitu loh kita bisa mengerti ada itu," ujar Bambang.

Ia juga menyebut pendapat Ganjar bisa saja lantaran memiliki data yang lebih dari dirinya. Bisa saja, lanjut dia, survei yang menjadi referensi diambil pada tahun lalu.

"Mungkin yang dikatakan Pak Ganjar yang hari ini surveinya masih periode yang kemarin, mungkin itu, mungkin turun juga saya tidak tahu. Mungkin Pak Ganjar punya info lebih banyak dari aku wong capresnya kok," tuturnya.

Sebelumnya, Calon presiden (capres), Ganjar Pranowo menyebut bahwa penegakan hukum di masa Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengalami nilai jeblok. Calon Presiden nomor urut tiga itu memberi nilai 5 dari skala 1 sampai 10. Artinya penegakan hukum, pemberantasan korupsi, penegakan hak asasi manusia (HAM) dan demokrasi itu turun drastis.

“Kalau terkait itu (penegakan hukum), jeblok. Poinnya 5 (artinya dari 1-10),” kata Ganjar saat ditanya pemantik dialog Prof Zainal Arifin Muchtar dari UGM tentang berapa rapor Pemerintahan Joko Widodo saat acara Sarasehan Nasional IKA UNM di Makassar, pada Sabtu, 18 November 2023. 

Menurut dia, penegakan hukum di Indonesia berada di angka 7 hingga 8 itu sebelum jelang tahapan Pemilu 2024 di Indonesia. Namun, menurut Ganjar, bahwa nilai ini kemudian jeblok setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden. Dari situ, kata dia, muncullah persepsi buruk di publik yang seolah-olah ketegasan itu tidak ada lagi.

“Melihat dengan kasus di MK yang kemarin itu menjadi jeblok. Karena dengan kejadian itu, persepsi publik hari ini jadi berbeda. Yang kemarin kelihatan tegas, hari ini dengan kejadian-kejadian terakhir jadi tidak demikian. Maka nilainya jeblok,” ungkap Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini mengungkapkan, bahwa faktor penurunan penegakan hukum di Indonesia itu menjadi bobrok lantaran banyaknya intervensi hingga rekayasa yang dilakukan para pemangku kebijakan. Dari situ, publik pun bisa menilai kalau masa Pemerintahan Jokowi diakhir-akhir ini sudah jeblok. 

“Bisa kita lihat kalau faktor yang membuatnya turun adalah adanya rekayasa dan intervensi," kata Ganjar.