Trimedya: Sulit Juga Lihat Polri Netral Pemilu, Rekam Jejak Kapolri Eks Ajudan Presiden

Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Trimedya Pandjaitan mengusulkan pembentukan panitia kerja (Panja) Netralitas Polri dalam rangka pengawasan selama kegiatan Pemilu 2024. Menurut dia, Panja ini untuk memastikan Polri benar-benar netral pada seluruh tahapan Pemilu 2024.

“Kami mengusulkan saudara Ketua (Bambang Wuryanto), kita buat Panja Pengawasan Netralitas Polri. Saya mengusulkan ketua (Komisi III DPR), jadi ketua (Panja),” kata Trimedya di Gedung DPR pada Rabu, 15 November 2023.

Menurut dia, usulan Panja Pengawasan Netralitas Polri ini supaya tidak terjadi kesan bahwa Kepolisian Republik Indonesia pemadam kebakaran, dimana setiap ada masalah lalu dikeluarkan Surat Telegram (TR) dan sebagainya.

“Misalnya, Trimedya sebagai anggota legislatif dari daerah pemilihan (dapil) Sumatera Utara menduga adanya keberpihakan aparat kepada salah satu partai politik yaitu Partai Solidaritas Indonesia (PSI) diketuai Kaesang Pangarep yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya nyaleg keliling dari Samosir, Toba, Humbatan Hasundutan dan Tapanuli Utara, rata-rata satu hari, satu kabupaten, dalam rangka memungut suara. Itu betul saya tanya orang di 4 kabupaten dan ngobrol hingga pukul 10 malam, enggak ada itu balihonya Kaesang yang ada 3 model itu, tapi mendadak pagi-pagi ada. Padahal strukturnya tidak ada sampai bawah,” ungkapnya.

Sebagai orang hukum, kata Trimedya, perlu menggunakan istilah diduga adanya keterlibatan aparat entah Polri atau TNI yang bisa pasang secara jagoan seperti itu. “Kalau sebagai orang hukum kita bicara patut diduga. Yang bisa seperti itu kan, malam cuma dua, kalau enggak TNI, ya Polri yang jagoan masang seperti itu,” jelas dia.

Menurut dia, pembentukan Panja Netralitas Polri ini sebagai langkah meniru dibentuknya Panja Netralitas TNI oleh Komisi I DPR RI. Supaya, kata dia, jangan sampai ada salah sangka dan Polri juga tidak susah menjawab apabila ada yang mempertanyakan.

“Ini keputusan rapat komisi III dengan Polri, kan itu pegangannya. Sepanjang sepengetahuan saya itu mengikat. Jadi kalau itu dilakukan hari ini, saya Jumat pulang, saya sudah bisa dapat surat tugas dari Pak Ketua. Di politik ini sama kayak di TNI-Polri, kita taat. itu yang kami usulkan, supaya apa yang dilakukan Komisi I dapat dilakukan Komisi III. Supaya energi kita juga tidak tersita bicara soal netralitas,” pungkasnya.