Jokowi Didesak Copot Pj Bupati yang Teken Pakta Integritas Menangkan Ganjar

Jakarta – Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, Jamiluddin Ritonga, turut berkomentar mengenai pakta integritas yang diduga diteken Pj Bupati Sorong, Yan Piet Moso dan Kabinda Papua Barat, yang berisi kesiapannya mencari dukungan suara untuk Ganjar Pranowo. Menurut Jamiluddin beredarnya Pakta Integritas itu semakin menghawatirkan adanya dugaan intervensi aparat negara dalam Pilpres 2024.

"Kalau Pakta Integritas itu benar, tentu layak dipersoalkan netralitas Pj negara pada Pemilu 2024. Setidaknya layak dicek ulang apakah semua Pj bupati, Pj walikota, dan Pj gubernur juga menandatangani Pakta Integritas sebagaimana dilakukan Pj Bupati Sorong," kata Jamiluddin dalam keterangannya, Rabu, 15 November 2023.

Dia mengatakan, Pj yang menandatangani pakta integritas untuk memenangkan calon tertentu harus dicopot dari jabatannya. Sebab, mereka dinilai tak akan bisa bersikap netral karena telah isi dari pakta integritas tersebut adalah siap mencari dukungan untuk paslon tertentu.

"Kalau semua Pj tersebut menandatangani Pakta Integritas, sudah selayaknya jabatan mereka dianulir. Mereka ini tidak akan dapat bersikap netral pada Pilpres 2024. Sebab, salah satu poin dari Pakta Integritas itu siap mencari dukungan dan kontribusi pada Pilpres 2024 untuk kemenangan salah satu capres di Kabupaten Sorong," ujar Jamiluddin

Selain itu, perlu juga dicari inisiator dan pelaksana di lapangan sehingga Pakta Integritas terwujud. "Hal ini diperlukan agar diketahui siapa sesungguhnya aktor dan pelaksana yang menginginkan adanya Pakta Integritas," ujarnya

Para Inisiator dan pelaksana di lapangan, kata Jamiluddin, sudah seharusnya dibebastugaskan. Sebab, mereka ini sudah mengintervensi Pj untuk tidak netral dalam Pilpres 2024.

"Jadi, Presiden Joko Widodo harus menganulir semua Pj bupati, Pj walikota, dan Pj gubernur yang ikut menandatangani Pakta Integritas. Mereka harus diganti dengan Pj baru yang diyakini steril dari intervensi pihak mana pun dalam Pilpres 2024," ujar Jamiluddin

"Jokowi juga harus tegas terhadap inisiator dan pelaksana terwujudnya Pakta Integritas. Mereka ini harus diberi sanksi berat, termasuk memecat mereka dari jabatannya. Hanya dengan begitu, netralitas pejabat di daerah dapat diwujudkan dalam Pilpres 2024," pungkasnya