Ketum PDIP Megawati Cium Kecurangan Pemilu, Begini Respons KPU

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) turut menjawab adanya indikasi kecurangan jelang Pemilu 2024. Indikasi kecurangan itu baru-baru ini mencuat ke publik yang dilontarkan Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari menyampaikan jika ada indikasi kecurangan di pemilu maka sudah sepatutnya ditangani oleh lembaga pengawas dan pengadil lainnya.

"Soal sekiranya ada indikasi pelanggaran, saya kira secara mekanisme dan kelembagaan sudah di atur di UU Pemilu," kata Hasyim, Senin, 13 November 2023.

Menurutnya, dugaan kecurangan dan pelanggaran dalam pemilu akan ditangani langsung oleh Bawaslu dan lembaga pengadil lainnya.

"Disiapkan lembaga Bawaslu apabila kemudian ada pihak-pihak yang menengarai ada indikasi dugaan pelanggaran pemilu," lanjut Hasyim.

"Laporannya dan segala macam, mekanismenya diatur dan yang menangani adalah teman-teman di Bawaslu," kata dia.

Maka itu, Hasyim menuturkan kalau hal tersebut memang sudah jadi risiko KPU sebagai penyelenggara pemilu. Ia bilang dalam pemilu, posisi KPU rentan sebagai termohon atau teradu.

"Dalam UU Pemilu, posisi KPU itu selalu termohon, terlapor di Bawaslu, termohon di Bawaslu, teradu di DKPP, tergugat di PTUN, di MA, dan juga termohon di sengketa di MK," kata Hasyim.

"Jadi, sudah jadi bagian risiko pekerjaan KPU kalau dilaporkan ke DKPP kalau dilaporkan ke Bawaslu," tuturnya.

Namun, ia mengatakan hal itu akan dipelajari dulu oleh pihaknya. "Tentu saja sekiranya akan kami pelajari detail-detailnya dan kami akan siapkan jawaban dan argumentasi," lanjutnya.

Sebelumnya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri menyebut kecurangan jelang pemilu 2024 mulai terlihat. Maka itu, ia mengingatkan agar rakyat menggunakan hak pilih dengan tuntunan hati nurani di Pilpres 2024.

"Jangan biarkan kecurangan pemilu yang akhir ini terlihat sudah mulai, akan terjadi lagi," ujar Megawati dalam pidatonya yang disiarkan secara daring, Minggu, 12 November 2023.

Megawati menuturkan agar rakyat jangan takut berpendapat. Ia bilang hal ini penting agar tak terjadi kesewenangan di Pemilu 2024.

"Tegakkan demokrasi, kewajiban kita sebagai warga negara bahkan keharusan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan," jelas Presiden ke-5 RI tersebut.

Dia pun tak ingin rakyat diintimidasi seperti dahulu. Terlebih, saat ini kecurangan pemilu mulai terlihat lagi. "Rakyat jangan diintimidasi seperti dulu lagi," katanya.