Berkunjung ke Palembang, Ganjar Bahas Hak Tanah Rakyat hingga Perlindungan Perkerja

Ganjar bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan agama di Sumatera Selatan
Sumber :
  • Dok. Istimewa

Palembang - Calon presiden Ganjar Pranowo bersilaturahmi dengan tokoh masyarakat dan agama di Sumatera Selatan. Silaturahmi digelar di kediaman KMS (Kemas) Abdul Halim Ali atau dikenal dengan nama Halim atau Haji Alim, di Graha Dakwah Al-Halim, Jl. Dr. M. Isa, Palembang, Sumatera Selatan, Minggu 5 November 2013.

Kedatangan Ganjar disambut langsung oleh Haji Halim, tokoh agama beserta masyarakat. Ganjar juga sempat disematkan sorban oleh tuan rumah.

Ganjar berdialog langsung dengan warga di Sukoharjo

Photo :
  • Dok. Istimewa

Ganjar mengatakan dalam silaturahmi itu dibahas berbagai hal, termasuk soal adanya tanah milik warga yang diserobot pihak tidak bertanggungjawab, kepastian hukum bagi pengusaha hingga perlindungan bagi para pekerja.

"Tadi Pak Haji cerita banyak sekali tentang harga karet, harga sawit, tentang hak-hak tanah, tentang para pekerja yang butuh perlindungan, sehingga mereka tetap bisa bekerja. Saya kira sebuah cita-cita luhur tidak hanya sekedar usaha tapi menciptakan lapangan pekerjaan," kata Ganjar seusai pertemuan. 

Mendengar aspirasi yang disampaikan dalam pertemuan tersebut, Ganjar apabila terpilih menjadi Presiden periode 2024-2029 nanti, berkomitmen untuk mengembalikan tanah milik rakyat yang disebut telah dirampas oleh sejumlah pihak yang bukan haknya tersebut. 

"Menurut saya ini penting agar rakyat bisa tahu, mereka yang punya hak-hak atas tanah diserebot orang, ya mesti dikembalikan pada mereka," kata Bakal Capres dari PDI Perjuangan itu.

Bacapres Ganjar Pranowo dan istri ngeliwet bareng warga di Cianjur

Photo :
  • Istimewa

Ganjar juga berjanji ketika menjabat sebagai orang nomor 1 di Indonesia akan menjaga harga produk perkebunan dengan baik. Sehingga para pelaku usaha perkebunan dapat mendapatkan manfaat dan kesejahteraan.

"Lalu produk-produk perkebunannya menjaga agar harganya baik. Saya kira di Sawit juga harus berlaku. Ini pemerintah harus mengikhtiarkan itu semua," tegas Ganjar.