Anies dan Ganjar Utarakan Netralitas, TPN Ganjar-Mahfud Minta Presiden Netral di Pilpres 2024

Jakarta - Politisi PDIP, Aria Bima, juga menyoroti netralitas Presiden Joko Widodo di Pilpres 2024. Sejalan dengan harapan capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo, usai dijamu makan siang oleh Presiden di Istana Merdeka, Senin siang tadi 30 Oktober 2023. Prabowo Subianto juga diundang dalam agenda tersebut.

Aria Bima berharap, Presiden Jokowi tetap bersikap netral pada kontestasi Pemilu 2024. Termasuk harapan agar institusi di pemerintahan juga netral.

"Kami ingin menyambut peristiwa yang baru berlangsung yakni dimana capres Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo bicara keinginan agar Jokowi sebagai Presiden bersikap netral," kata Aria Bima dalam konferensi pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Rumah Cemara 19, Menteng, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2023.

Menurut Aria Bima, netralitas yang diucapkan Presiden Jokowi juga diharapkan oleh Ganjar dan Anies. Supaya pesta rakyat bisa berlangsung sesuai keinginan rakyat dan aparat negara tetap dalam posisi netral. Tidak ada kandidat yang dianaktirikan.

"Aparat jangan ikut memengaruhi atau menekan masyarakat untuk diarahkan untuk memilih salah satu kandidat. Sebab kalau itu dilakukan maka akan terjadi kemunduran demokrasi," katanya.

Di sisi lain, netralitas yang paling berdampak yaitu penyelenggara pemilu, KPU hingga KPUD, dan aparat TNI teritorial dan juga Polri hingga ke bawah harus netral. Sebab menurut Aria Bima, selama ini institusi-institusi tersebut sudah netral.

"Bu Mega telah mengembalikan marwah TNI dan Polri dalam posisi terhormat. Jangan sampai kini dipakai oleh kekuatan kelompok penguasa untuk kepentingan elektoral tertentu," katanya.

Aria mengaku dirinya masih percaya Presiden Jokowi bukan hanya seorang bapak yang baik. Tapi juga kepala negara dan Presiden yang baik. Sehingga Jokowi akan menempatkan semua aparat, KPU dan penjabat kepala daerah dalam posisi netral.

"Kami tidak ingin toxic Orde Baru (orba) masuk dalam lingkaran orba. Kami akan ikut awasi. Kami tetap berharap Jokowi seorang yang baik. Kami tidak ingin Jokowi di akhir periode kedua ini jadi dapat citra buruk akibat toxic relationship orba," ucapnya.

Aria mengingatkan, apabila Jokowi tidak netral maka hal ini akan membuat kemunduran dalam proses demokratisasi Indonesia ke depan.

"Kami harapkan pemerintah ke depan menjadikan hukum sebagai panglima tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Aria.

Aria mengatakan, kalau Pemilu 2024 berjalan baik maka diharapkan pemilu 2029 tidak lagi terjadi seperti saat ini. Yang dimaksud Aria Bima adalah terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang banyak dinilai ganjil.

"Mandat PDIP ke Jokowi selesai 2024. Ini harus dijaga. Juga Presiden harus bertanggung jawab pemilu yang bersih jujur dan adil," kata dia.