Rangkap Jabatan, PDIP Yakin Mahfud MD Tak Salahgunakan Kekuasaan Usai Jadi Cawapres

Jakarta – Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto, meyakini Mahfud MD tidak menyalahgunakan wewenang dan kekuasaan usai menjadi cawapres Ganjar Pranowo, karena masih berstatus sebagai Menko Polhukam.

"Prof Mahfud ini kan, komitmen bagi bangsa dan negara jauh lebih besar daripada pribadi dan keluarga. Sehingga tugas kenegaraan harus berjalan, dan itu tidak bertentangan dengan undang-undang," kata Hasto kepada wartawan di Gedung ANRI, Jakarta, Jumat, 27 Oktober 2023.

Menurutnya, Mahfud MD akan bisa menempatkan diri sesuai dengan wewenang, tugas dan kekuasaannya. Bahkan, lanjut Hasto, Mahfud justru mendapat harapan masyarakat untuk tetap di jabatan itu demi memastikan aparat pelaksana kekuasaan pemerintahan tidak menyalahgunakan wewenang.

"Rakyat justru mengharapkan Prof. Mahfud tetap menjabat sebagai Menkopolhukam dan beliau sosok yang punya integritas tinggi untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya, untuk tertib," ucapnya.

Hasto menjelaskan, jika Mahfud MD melakukan kampanye maka akan mengajukan cuti. Setelahnya, Mahfud bisa kembali menjadi Menko Polhukam sebagai wasit yang baik agar tidak ada ada penyalahgunaan kekuasaan, sehingga suara rakyat betul-betul menjadi suara yang paling berdaulat di dalam menentukan pemimpin.

"Tapi di kalangan masyarakat akan ada anggapan sebagai rangkap jabatan, itu gimana? Ya sama kan, ada Pak Prabowo sebagai Menhan, Pak Jokowi sebagai presiden yang putranya juga menjadi calon wakil presiden. Yang penting rakyat bersama-sama untuk mengawasi agar kontestasi bisa berlangsung dengan baik," jelasnya

Hasto kembali meyakini bahwa masyarakat sipil akan menjadi pengawas yang baik akan kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan dalam pemilu.

"Kami meyakini bahwa civil society akan menjadi pengawas yang baik, supaya tidak ada abuse of power. Dan kami meyakini yang namanya Pak Ganjar, Prof Mahfud MD, itu betul-betul punya komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan," tuturnya.