DPRD DKI Usul Ma'ruf Amin Jadi Dewan Pengawas Jabodetabekpunjur setelah Ibu Kota Negara Pindah

Jakarta - Ketua Panitia Khusus Pasca-IKN DPRD DKI Jakarta Pantas Nainggolan meminta Wakil Presiden Ma'ruf Amin menjadi Ketua Dewan Kawasan (Dewas) untuk kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur setelah ibu kota negara pindah dari Jakarta ke Kalimantan Timur.

"Harapannya Wapres ditunjuk menjadi semacam Ketua Dewas, dewan kawasan, supaya otoritasnya lebih kuat," ujar Pantas kepada wartawan di Jakarta Pusat, dikutip Rabu, 20 September 2023.

Dengan adanya peran Wakil Presiden, kata Pantas, tentunya mampu mengorganisasi satu kawasan secara baik sehingga pembangunan menjadi harmonis dan mampu menyelesaikan permasalahan Jakarta.

Menurut Pantas, istilah DKJ juga nantinya akan dibuat suatu kekhususan yang menyangkut aspek pemerintahan, keuangan, pendidikan, tata ruang, transportasi, dan menyangkut DPRD sebagai salah satu fokus kekhususan pada undang-undang yang lama.

Selain itu, dalam rapat juga dibahas aset pemerintah pusat yang dipertahankan mulai dari gedung DPR, Gelora Bung Karno, Kemayoran, dan sebagainya agar nilai efisiensinya tetap terjaga.

Oleh sebab itu, dalam draf Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta itu terdapat usulan dibentuk Dewan Kawasan (Dewas) sebagai yang mengelola tata ruang Jabodetabek, Puncak, dan Cianjur.

"Dewan Kawasan melibatkan Jabodetabek Puncur sebagai suatu tata ruang kawasan pengelolaan yang saya yakin itu bisa memberikan kontribusi positif," ujarnya.

Selain itu, Pantas menuturkan DPRD wajib terlibat dalam draf Rancangan Undang-Undang Kekhususan Jakarta sehingga dibentuklah panitia khusus (pansus) sebagai wujud keterlibatan. "Secara teritorial tidak mungkin bicara tata ruang hanya Jakarta, hanya Bogor, hanya Bekasi, ini harus dilihat dalam satu kawasan," tuturnya.

Adanya persiapan pemindahan ke Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur, menurutnya, terus melanjutkan proyek nasional transportasi umum mulai dari MRT hingga LRT.

Dengan demikian, Pansus Pasca-IKN DPRD DKI Jakarta terus menyambut positif kebijakan dari pemerintah sebagai upaya untuk pemerataan pembangunan demi mewujudkan ruang hidup layak bagi masyarakat.