PKB Gelar Rapat Pleno, Bahas Duet Anies-Cak Imin?

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menggelar Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) saat munculnya isu Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin yang menjadi cawapres Anies Baswedan di pemilu 2024 mendatang.

Wakil Sekretaris Dewan Syuro DPP PKB, Maman Imanulhaq mengaku menggelar rapat pleno setiap pagi di DPP PKB dan merupakan agenda rutin. Ia kemudian tak membantah soal bahasan duet Anies-Cak Imin maju sebagai capres dan cawapres.

Selain itu juga, rapat pleno membahas mengenai tiga prioritas strategi PKB pada Pemilu 2024 mendatang.

"Biasanya yang dibahas adalah tentang tiga prioritas kita, pertama target 109 kursi di DPR, lalu juga memenangkan pilkada dan tentu pilpres," kata Maman kepada wartawan di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Jumat, 1 September 2023.

"Nah mungkin yang paling hangat hari ini adalah pernyataan dari Demokrat bahwa ada kesepakatan untuk mengusung Anies dan Pak Muhaimin sebagai ketua umum," sambungnya.

Lanjut Maman, seluruh perkembangan Koalisi Indonesia Maju (KIM) serta peluang koalisi baru juga akan dibahas dalam rapat pleno. Dinamika politik jelang 2024 itu bakal dilaporkan secara langsung oleh Muhaimin.

"Jadi ketum nanti akan melaporkan perkembangannya, bagaimana hari ini perkembangan survei untuk caleg-caleg. Bagaimana perkembangan calon-calon pilkada termasuk perkembangan dalam pilpres ini. Jadi kita akan dengar nanti lalu masukan-masukannya," katanya.

Sebelumnya, Dunia politik dikejutkan dengan wacana duet antara bakal calon presiden (bacapres), Anies Baswedan dipasangkan dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin.

Kabar tersebut dibocorkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Demokrat, Teuku Riefky Harsya pada Kamis, 31 Agustus 2023 malam.

Teuku Riefky merasa ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh memutuskan secara sepihak untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Cak Imin di pemilu 2024 mendatang.

Teuku Riefky mengaku, Anies sudah setuju untuk berpasangan dengan Ketua Umum Demokrat, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Namun, semua itu hancur karena Anies menerima keputusan sepihak Surya Paloh. 

Lantas, Partai Demokrat tak terima atas keputusan sepihak tersebut. Karena, partai politik pendukung Anies lainnya, yaitu PKS tak diberitahu oleh Nasdem. Demokrat lalu menyebut Anies Baswedan seorang penghianat.