Kans Jadi Cawapres Mengecil, Cak Imin Berpeluang Cabut dari Koalisi Prabowo

Jakarta - Bakal calon presiden atau bacapres Prabowo Subianto mengumumkan nama poros pendukungnya yaitu Koalisi Indonesia Maju (KIM). Namun, salah satu pentolan koalisi tersebut yaitu Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengaku tak dilibatkan dalam penetapan koalisi tersebut.

Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul Jamiluddin Ritonga menganalisa ada kekecewaan dari Cak Imin karena nama koalisi dari sebelumnya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) menjadi KIM.

"Cak Imin tampaknya sangat kecewa atas perubahan nama koalisi tersebut. Sebab, ia mengaku tidak dilibatkan dalam perubahan koalisi tersebut," kata Jamiluddin, dalam keterangannya, Rabu, 30 Agustus 2023.

Menurut dia, Cak Imin juga baru mengetahui adanya perubahan nama koalisi jadi KIM saat menghadiri HUT PAN di Jakarta. Jamiluddin mengamati dinamika itu seperti mengesankan figur Cak Imin tidak dianggap penting dalam koalisi. "Sehingga ditinggal begitu saja dalam memutuskan nama koalisi," ujar Jamiluddin.

Bagi dia, wajar jika Cak Imin kecewa atas perubahan nama KKIR jadi KIM. Sebab, ia dan Prabowo yang mendeklarasikan KKIR. Namun, diubah kemudian menjadi KIM tanpa sepengetahuannya.

"Dengan berubah nama, tentu KKIR  dengan sendirinya bubar. Ini artinya, piagam kesepakatan yang ditandatangani Prabowo-Cak Imin menjadi tidak berlaku lagi," tutur Jamiluddin.

Menurut dia, hal itu berimplikasi dengan kans Cak Imin dalam menempati slot cawapres pendamping Prabowo.

"Hal itu tentu berimplikasi pada peluang cak Imin menjadi cawapres juga semakin kecil," ujar eks Dekan FIKOM IISIP tersebut.

Jamiluddin mengatakan demikian karena pembahasan cawapres tak lagi dibahas oleh Prabowo dan Cak Imin. Namun, urusan cawapres kini didiskusikan dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum PBB dan Yusril Ihzha Mahendra.

"Jadi, Cak Imin tidak lagi memiliki hak veto yang kuat. Suara Cak Imin tidak lagi menentukan dalam memutuskan cawapresnya Prabowo," tuturnya.

Dia bilang secara politis, kondisi itu akan memukul Cak Imin yang sudah setahun jadi partner koalisi dengan Prabowo. Ia menilai sebagai Ketum PKB, Cak Imin sudah dapat perlakukan yang tak selayaknya. "Seolah sudah tidak ada kesetaraan di KIM," sebut Jamiluddin.

Maka itu, ada peluang Cak Imin dan PKB mengevaluasi keberadaannya bersama Prabowo, termasuk di KIM. Menurut dia, evaluasi itu akan jadi kenyataan bila Cak Imin tak menjadi cawapresnya Prabowo.

Cak Imin yang kecewa kemungkinan akan membawa PKB keluar dari KIM.

"PKB berpeluang besar akan meninggalkan KIM dan berlabuh ke PDIP. Peluang itu akan semakin terbuka bila PDIP memberikan konsesi politik yang lebih menguntungkan pada Cak Imin dan PKB," ujarnya.