Soroti Pidato Jokowi soal Budaya Sopan Santun, Syahganda: Bukan Hal Substansial

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan pidato kenegaraan saat dalam Sidang Tahunan MPR 2023 dan Sidang Bersama DPR dan DPR dengan menyinggung beberapa isu. Salah satunya budaya sopan santun yang kian tergerus karena dirinya kerap dihina dan dicibir melalui media sosial.

Menanggap itu, pengamat politik Sabang Merauke Circle, Syahganda Nainggolan mengkritik gaya pidato Jokowi terkait sopan santun. Menurut dia, pidato Jokowi tidak substansial.

Dia menyinggung yang dipersoalkan kaum oposisi seperti Rocky Gerung, Jumhur Hidayat dan Habib Rizieq Shihab adalah menurunnya spirit demokrasi. Selain itu, perilaku korupsi merajalela dan keadilan sosial semakin jauh.

"Jokowi yang mempersoalkan sopan santun terkait kata-kata Fir'aun, bajingan tolol, dan lainnya yang ditujukan padanya bukanlah hal substansial," kata Syahganda, dalam keterangannya, Rabu, 16 Agustus 2023.

Dia bilang persoalan yang substansial adalah memastikan pemilu jurdil dan aman. Lalu, bisa menumpas perilaku korupsi sampai ke akar-akarnya serta memastikan pertumbuhan ekonomi memihak terhadap rakyat kecil.

Syahganda menambahkan, saat ini muncul saling serang menyangkut kepentingan pemilu. Bagi dia, hal itu terjadi karena Jokowi gagal mengisyaratkan netralitas dalam Pilpres 2024.

Pun, ia menyinggung soal isu putra sulung Jokowi yang juga Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang jadi cawapres Prabowo.

"Isu Gibran akan menjadi Cawapres Prabowo, misalnya, telah menciptakan ketegangan antara PDIP dan Prabowo Subianto," tuturnya.

Menurut dia, sebagai kepala negara, Jokowi mestinya bisa bersikap netral dan menahan diri dalam urusan politik praktis menuju 2024.

"Padahal, seharusnya Jokowi, sebagai pemimpin negara dapat menahan diri agar anaknya tidak masuk dalam bursa cawapres, yang terkesan dipaksakan," sebut Syahganda.

Syahganda juga meminta Jokowi bisa lebih tegas dalam urusan pemberantasan korupsi. Selain itu, ia juga berharap agar Jokowi bisa fokus dalam pembangunan ekonomi ke depan lebih pro rakyat.

"Misalnya, kenapa 3,3 juta hektare sawit ilegal mau diputihkan pemerintah, diberikan kepada pengusaha nakal, bukannya diberikan kepada petani sawit," ujarnya.