Situasi di Golkar, Bamsoet: Tidak Ada Cawe-cawe Dari Pihak Istana

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo bersama Presiden Jokowi Upacara Hari Lahir Pancasila 2023, di Lapangan Monas, Jakarta, Kamis, 1 Juni 2023.
Sumber :
  • ANTARA

Jakarta – Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menegaskan bahwa dinamika di partai adalah kondisi di internal. Tidak Ada pihak luar yang mencoba mencampuri.

Untuk itu, dia meminta agar dinamika internal Partai Golkar tidak dikait-kaitkan dengan ikut campurnya Istana atau Presiden Jokowi. Dia memastikan, itu tidak ada.

"Saya tegaskan dinamika yang terjadi di Partai Golkar adalah murni persoalan internal Partai Golkar. Jangan dikait-kaitkan dengan pihak lain di luar Partai Golkar. Apalagi dikaitkan dengan adanya campur tangan Presiden atau istana. Sama sekali tidak ada 'cawe-cawe' dari Istana terhadap Partai Golkar," tegas Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, dalam keterangannya, dikutip Jumat 28 Juli 2023.

Lebih lanjut, mantan Ketua DPR RI ini juga mengaskan bahwa bantahan sudah disampaikan oleh Presiden Jokowi kemarin. Bahwa persoalan di Golkar adalah internal partai. Apalagi dengan wacana Munaslub, yang menurutnya juga tidak ada hubungan dengan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Kondisi Partai Golkar saat ini masih baik-baik saja. Kalaupun ada gejolak di tubuh Partai Golkar hal tersebut merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam tubuh partai politik," kata Ketua MPR RI tersebut. 

Terkait dengan wacana munaslub, Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI ini mengatakan, tetap ada aturan yang harus dilalui dan itu berat. Sebab munaslub digelar apabila terjadi peristiwa yang luar biasa. Dia mencontohkan seperti saat peralihan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto ke Airlangga Hartarto

Jelas dia, awalnya diputuskan melalui pleno, lalu dibawa ke Rapimnas yang melibatkan DPD I provinsi dan organisasi-organisasi yang mendirikan dan didirikan Partai Golkar. 

"Jadi, tidak mudah untuk menggelar munaslub. Alasan diadakan munaslub pun harus jelas. Semisal ketua umum berhalangan tetap, tidak dapat melaksanakan tugasnya karena tersangkut kasus hukum atau ditahan oleh penegak hukum. Sampai saat ini, sejauh yang saya tahu belum ada satupun DPD Tingkat 1 provinsi yang secara resmi mengajukan usulan digelarnya munaslub Partai Golkar," pungkas Bamsoet.