Kadernya Jadi Tersangka Kasus Carok di Bangkalan, PPP Segera Ambil Tindakan Tegas

Jakarta - Kelakuan politikus PPP yang juga Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Madura, berinisial FR membuat geger. FR ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan berdarah atau carok di Tanah Merah, Bangkalan.

Pihak Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP pun merespons kadernya yang tersangkus kasus hukum. Ketua DPP PPP Achmad Baidowi alias Awiek mengatakan kasus yang menjerat FR termasuk perkara serius.

Awiek bilang pihaknya bakal mengambil langkah tegas terhadap karir politik FR di partai berlambang kabah tersebut. Apalagi, kata dia, FR juga sudah tak bisa lagi menjalanan aktivitas kedewanan.

"Ya karena memang sudah kasus pembunuhan itu termasuk serius tentu PPP akan mengambil tindakan tegas. Apalagi bersangkutan dari aspek kedewanan sudah tidak bisa menjalankan aktivitas kedewanan," kata Awiek saat dikonfirmasi VIVA, Kamis, 27 Juli 2023.

Dia mengatakan DPP PPP akan melakukan kooordinasi dengan pengurus DPW PPP Jawa Timur. Ia menyebut FR juga tidak maju sebagai bakal caleg di Pemilu 2024. Kata dia, PPP tak mungkin merekomendasikan FR jadi bacaleg.

"Dan, yang bersangkutan sekarang tidak maju sebagai caleg. Karena itu tindakan dari kami yang bersangkutan tidak dimajukan sebagai calon legislatif," sebut Anggota DPR tersebut.

Status FR diketahui sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan yang duduk di Komisi B Bidang Perekonomian dan Keuangan. FR ditetapkan sebagai tersangka oleh aparat kepolisian dari Polres Bangkalan. Polisi juga sudah mengirimkan surat kepada pengurus PPP di Jatim

Plt Dewan Pengurus Cabang PPP Bangkalan, Ra Hasbullah, tak menampik sudah menerima surat dari pihak kepolisian tentang penetapan tersangka kepada kadernya inisial FR. Polres Bangkalan pun sudah merilis kasus penganiayaan berdarah atau carok.

"Alhamdulillah Surat tersebut keluar dari Polres Bangkalan. Ini surat yang kami butuhkan," kata Hasbullah, Rabu, 26 Juli 2023.

Hasbullah menyampaikan sebagai pengurus partai akan mengirim surat kepada DPW PPP di Jawa Timur serta DPP di Jakarta.

"Untuk proses selanjutnya segala keputusan diputuskan oleh DPP pusat di Jakarta," ujarnya.