PKS: Kebocoran Data Berulang Berarti Hacker Temukan Kelemahan yang Sama di Server Pemerintah

Jakarta – Kebocoran data kembali terjadi. Sebanyak 337 juta data yang diduga berasal dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bocor dan dijual di internet.

Merespons itu, anggota Komisi I DPR RI Sukamta menyatakan berulangnya kebocoran data di Indonesia menunjukkan bahwa masalah kebocoran data sudah sangat serius. 

“Data penduduk Indonesia kembali bocor dan kali ini data kependudukan yang bocor, merupakan data yang sangat privasi sehingga sangat merugikan serta membahayakan warga negara Indonesia,” kata Sukamta dalam keterangannya diterima, Jumat, 21 Juli 2023.

Sebanyak 337.225.465 data yang dijual di pasar gelap internet alias dark web cukup lengkap, mulai dari NIK, nama lengkap, tanggal lahir, nomor akta lahir, golongan darah, agama, status pernikahan, nomor akta nikah dan nomor akta cerai, peningkatan tanggal nikah/tanggal cerai, kelainan fisik, penyandang cacat, pendidikan akhir, jenis pekerjaan, NIK ibu, NIK ayah, nama lengkap ibu, hingga nama lengkap ayah.

“Kebocoran data yang berulang di lembaga-lembaga pengelola data milik pemerintah menunjukkan hacker telah menemukan kelemahan yang sama di berbagai server data pemerintah sehingga harus dilakukan upaya luar biasa untuk mencegah kebocoran kembali,” kata Sukamta. 

Politikus PKS ini menyatakan penanganan kasus kebocoran data sebelumnya yang tidak jelas hasil dan tindak lanjutnya. Dia mempertanyakan kerja pemerintah.

“Kasus kebocoran data ini harus dijelaskan pemerintah kepada publik mulai dari proses penanganan, tindak lanjut pencegahan dan penindakan hukum. Apabila masih seperti kasus-kasus sebelumnya di mana kebocoran data 34 paspor, 3,2 miliar data dari Aplikasi Peduli Lindungi, 45 juta data MyPertamina, 105 juta data Komisi Pemilihan Umum, 679.000 surat yang dikirim ke Presiden Jokowi 1,3 miliar tidak jelas prosesnya dan pencegahannya maka lembaga-lembaga pengelola data ini under capacity,” ujarnya.

Menurut Sukamta, pemerintah harus mengantisipasi dampak dari kebocoran data ini. Anggota DPR RI asal DI Yogyakarta ini menururkan, jangan sampai terkesan ada pembiaran dari pemerintah. 

“Ketika publik kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dalam menyimpan data setelah data paspor di pusat data nasional bobol, data Dukcapil juga bocor maka ke depan segala hal mengenai pengumpulan data pemerintah akan mengalami penentangan jika tidak ada jaminan keamanan dan perbaikan sistem keamanan. Kami juga memperkirakan setelah data bocor berbagai penipuan memanfaatkan data digital ini akan meningkat,” katanya.

Data Dukcapil dan paspor, 35 juta data pengguna MyIndihome, 19 juta data BPJS Ketenagakerjaan, data SIM card, dan browsing history dari 26 juta pengguna Indihome juga telah terjadi kebocoran.