Banner Fotonya di Lahan Kodim Dicopot TNI, Ganjar Pranowo Ngomong Begini

Jakarta - Bakal Calon Presiden dari PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo buka suara soal pencopotan foto di balihonya yang dilakukan aparat TNI di lahan kawasan Makodim 1013/Muara Teweh, Kalimantan Tengah (Kalteng), Sabtu, 15 Juli 2023. Ganjar mengaku ingin mencari tahu alasan di balik tindakan ini.

Ganjar mengatakan sudah meminta timnya untuk mengecek pencopotan baliho. Maka itu, ia belum mau mengambil kesimpulan apapun.

"Itu teman-teman lagi ngecek ya. Saya belum tahu lebih baik kita klarifikasi dulu. Kita tabayun dulu apa sebetulnya yang terjadi," ujar Ganjar kepada wartawan di Jakarta Pusat, Senin, 17 Juli 2023.

Meski demikian, Ganjar akan menerima pencopotan jika ada kesalahan dari pihaknya yang melakukan pemasangan. Namun, kata dia, jika ternyata tak ada aturan yang dilanggar maka tindakan aparat perlu dipertanyakan.

"Adakah pemasangan itu kita yang melanggar? Kalau iya harus ikhlas, kalau tidak ya harus kita tanyakan," jelas Ganjar.

Ganjar meminta kepada setiap pendukungnya untuk waspada dengan pihak yang ingin menjatuhkannya. Sebab, menurut dia,baliho yang melanggar aturan bukan dipasang pendukungnya, melainkan lawan politiknya.

"Saya juga sampaikan hati-hati teman-teman kalau ada orang lain yg ingin memanfaatkan dengan cara-cara yang nggak benar. Mungkin bisa jadi bukan pendukung saya, hati-hati. Tolong dioperasi yang seperti itu kita harus menjaga kesantunan dan aturan," tuturnya.

Sebelumnya, Kapuspen TNI, Laksda TNI Julius Widjojono menyampaikan pencopotan banner foto Ganjar untuk menjaga netralitas TNI pada Pemilu 2024. Menurut dia, hal itu sesuai arahan Panglima TNI Lasamana Yudo Margono.

“Jelang Pemilu 2024, Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono setiap pengarahan kepada Prajurit TNI selalu menekankan netralitas TNI pada Pemilu 2024, di antaranya tidak memberi fasilitas tempat atau sarana dan prasarana milik TNI kepada paslon dan parpol untuk digunakan sebagai sarana kampanye,” kata Julius melalui keterangannya pada Minggu, 16 Juli 2023.

Julius menambahkan, dalam arahan itu, Panglima TNI menegaskan tak memihak dan tak memberi dukungan kepada partai politik manapun beserta pasangan calon yang diusung. Selain itu, tak melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. 

Kedua, tidak memberikan fasilitas tempat/sarana dan prasarana milik TNI kepada pasangan calon dan partai politik untuk digunakan sebagai sarana kampanye. Ketiga, keluarga Prajurit TNI yang memiliki hak pilih (hak individu selaku warga negara) dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih. 

Keempat, tidak memberikan tanggapan atau komentar dan meng-upload apapun terhadap hasil riset lembaga survei.

“Kelima, menindak tegas prajurit TNI dan PNS yang terbukti terlihat politik praktis, memihak dan memberikan dukungan partai politik beserta paslon yang diusung,” ujarnya.