PDIP Usul Bentuk Pansus JIS, Geisz: Harus Ada Perlakuan Sama Terhadap Mandalika

Jakarta - Polemik Jakarta International Stadium (JIS) terus disorot pasca pernyataan konsultan kontruksi asal Inggris, Buro Happold yang bantah ikut bangun stadion era Anies Baswedan saat Gubernur DKI. Muncul usulan agar JIS dibentuk Panitia Khusus atau Pansus.

Usulan dibentuk Pansus JIS itu disuarakan Fraksi PDIP di DPRD DKI dan elite PSI. Loyalis Anies Baswedan, Geisz Chalifah merasa heran dengan usulan PDIP dan PSI tersebut.

Dia menyarankan jika JIS dibentuk pansus maka harus ada perlakuan yang sama terhadap proyek kawasan Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

"Saya setuju dibuat pansus untuk menyelidiki JIS, Namun juga harus ada perlakuan yang sama terhadap Mandalika. JIS menggunakan dana PEN, pinjaman yang bukan hibah," kata Geisz saat dikonfirmasi VIVA pada Selasa malam, 11 Juli 2023.

Baca Juga: Heboh Buro Happold Tak Akui Desain JIS, Geisz Loyalis Anies Buka Suara

Geisz menyinggung Mandalika meninggalkan utang yang tak sedikit. Lalu, ada kerugian yang dialami dengan nominal miliaran rupiah.

Menurutnya, jika mau diusut tuntas dengan pansus maka harus dilakukan yang sama terhadap Mandalika.

"Mandalika memiliki hutang Rp4,6 triliun, mengalami kerugian miliaran rupiah. Bahkan, kembali meminta penyertaan modal. Selidiki keduanya hingga tuntas agar kita semua tahu mana yang digarong dan siapa malingnya," tutur Geisz.

Bagi Geisz, polemik JIS saat ini jadi ramai karena ‘dimainkan’ untuk kebutuhan politik 2024. Padahal, JIS hasil karya anak bangsa yang diinisiasi Anies saat menjabat Gubernur DKI. "Yang terjadi sekarang untuk JIS adalah hasil karya anak bangsa di-downgrade untuk kebutuhan politik," ujarnya.

Lebih lanjut, dia berharap agar JIS tak jadi mainan politisasi, maka sebaiknya segera mendatangkan otoritas organisasi sepakbola dunia atau FIFA. "Supaya tidak dipolitisasi, undang FIFA secepatnya," kata Geisz.

Baca Juga: Refly Heran JIS yang Dibangun Anies Jadi Polemik: Mandalika Banjir & Merugi Gak Dipersoalkan

Pernyataan Buro Happold membuat polemik JIS makin menyedot perhatian. Perusahaan jasa rekayasa kontruksi dan konsultansi yang bermarkas Inggris itu tak merasa pernah diminta mendesain JIS era Anies saat menjabat Gubernur DKI. Buro Happold juga menegaskan tak terlibat dalam kontruksi pengerjaan JIS.

Namun, dalam proses pembangunan JIS, Buro Happold mengaku memang pernah diminta Jakarta Konsultindo (Jakkon) untuk membuat sekadar panduan desain. Selain itu, Buro Happold juga berikan konsultasi pada Desember 2018 sampai Maret 2019.

Kemudian, begitu proses pengerjaan selesai, Buro Happold diminta Jakkon untuk meninjau konsep yang disiapkan konsultan lain. Pihak konsultan lain tersebut sudah ditunjuk Jakkon.

"Hasil tinjauan perusahaan mengidentifikasi beberapa aspek yang ternyata tidak sesuai dengan panduan konsep desain orisinal dari Buro Happold," tulis Buro Happold dalam keterangannya, yang dikutip pada Senin, 11 Juli 2023.

Imbas keterangan Buro Happold, Fraksi PDIP di DPRD DKI mengusulkan pembentukan Pansus. Fraksi PDIP meminta dibentuknya pansus agar bisa dilakukan audit total dalam proyek JIS.

Begitu juga elite PSI mendorong pembentukan pansus karena pernyataan Buro Happold mesti diusut tuntas. Elite Senada dengan PDIP, PSI ingin ada audit dalam pembangunan JIS.