SBY Bilang Hak Jokowi Tak Suka Anies Baswedan, Singgung Upaya Gagalkan jadi Capres

Jakarta – Dalam bukunya 'Pilpres 2024 dan Cawe-Cawe Presiden Jokowi', Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono juga mengangkat tentang kabar ketidak sukaan Jokowi terhadap Anies Baswedan, dan tidak ingin yang bersangkutan menjadi capres.

SBY yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, menilai tidak ada persoalan kalau Jokowi tidak suka Anies. Tidak boleh menyalahkan sikap Presiden Jokowi seperti itu.

"Jikalau Presiden Jokowi juga bekerja secara politik agar Pak Anies tidak bisa menjadi capres dalam Pilpres 2024 mendatang itupun tidak melanggar hukum. Karenanya, tidak salah kalau pihak beliau mengatakan bahwa langkah-langkah itu tidak melanggar undang-undang. Ya … politik memang begitu," kata SBY, dikutip VIVA, Selasa 27 Juni 2023.

Tetapi, SBY melanjutkan, ketidak inginan Jokowi terhadap Anies Baswedan menjadi capres menjadi masalah kalau ada upaya mencegah dengan cara melanggar etika. Apalagi sampai penyalahgunaan kekuasaan.

Dia mencontohkan, Anies dicari-cari kesalahan hukumnya. Lalu dijadikan tersangka. Situasi ini bisa diterima kalau memang ada pelanggaran atau kesalahan pada hukum yang dilakukan Anies, kata SBY.

"Tetapi, kalau sebenarnya tidak bisa dibuktikan secara hukum bahwa ia bersalah, maka hal ini akan menjadi kasus yang serius. Saya tidak akan membahas dampak seperti apa secara sosial, politik dan keamanan kalau hal itu terjadi. Saya hanya ingin menyoroti dari sisi etika dan hukum," jelas SBY.

Beberapa hari waktu belakangan, Anies memang selalu dikait-kaitkan dengan Formula E semasa menjadi Gubernur DKI Jakarta. Bahkan eks Wamenkumham Denny Indrayana menyebut, ada upaya menetapkan tersangka ke Anies dengan menggelar perkara hingga puluhan kali.

Bagi SBY, jika upaya menghalangi Anies sebagai capres dengan mencari-cari kesalahannya seperti itu padahal tidak bisa dibuktikan, sama saja dengan penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power).

"Utamanya kalau memang ada tangan-tangan kekuasaan yang bermain. Masalah akan menjadi sangat serius kalau secara pribadi Presiden Jokowi memang terlibat dalam hal ini (personally involved)," jelas SBY.

"Sebagai seorang sahabat, saya sungguh berharap beliau tidak melakukannya," lanjutnya.

SBY juga menyoroti, upaya mengamputasi salah satu partai yang telah mendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Saat ini ada 3 yakni Demokrat, Nasdem dan PKS. Sehingga sudah memenuhi ambang batas pencalonan Presiden atau Presidential Threshold (PT).

Upaya untuk mengamputasi ini, kata SBY, adalah dengan menarik keluar salah satunya. Sehingga, batallah Anies diusung di Pilpres 2024 karena tidak memenuhi ambang batas. Koalisi Perubahan yang dibentuk ketiga partai itu, pun bubar.

SBY mennyebut ada cara yang dilakukan untuk menggagalkan Anies bertarung di pilpres nanti selain mengamputasi salah satu partai.

"Sebuah partai “dikerjain” sehingga tak lagi bisa mencalonkan seseorang menjadi capres," katanya. 

Upaya menggagalkan dengan kerja politik, SBY mengatakan tidak bisa memberi komentar soal itu. Tapi beda lagi kalau dikerjain seperti yang dilakukan oleh Meoldoko terhadap Partai Demokrat.

"Tetapi, kalau sebuah partai sengaja dikerjain agar tak lagi bisa mencalonkan Anies, seperti dugaan banyak kalangan atas PK Moeldoko (Kepala Staf Presiden Jokowi) yang masih berstatus aktif, maka ini juga sebuah masalah yang serius yang dampaknya sangat besar," jelasnya.

Bagi Demokrat, Peninjauan Kembalu atau PK ke Mahkamah Agung (MA) yang dilakukan Moeldoko, dinilai sebagai upaya membegal partai. Setelah upaya KLB di Sumatera Utara, gagal dan kalah dalam persidangan.

SBY mengatakan, jika Moeldoko berbuat seperti ke Demokrat, tidak menutup kemungkinan 2 partai lainnya yang mendukung Anies juga mendapat tekanan politik serupa. Tujuannya, membatalkan pencalonan Anies.

"Sebagian kalangan berpendapat bahwa di luar Partai Demokrat yang sepertinya tengah diganggu agar tak lagi bisa mencalonkan Anies menjadi capres, sangat mungkin tekanan dan kerja politik dilakukan untuk
membuat Nasdem dan PKS mengurungkan niatnya untuk mencalonkan Anies," jelas SBY.

SBY mengingatkan, bahwa era digital society saat ini memungkinkan masyarakat untuk mengetahui banyak hal. Tidak ada yang bisa dihindari dari ruang publik. Seperti yang terjadi di media sosial walau terkadang tercampur dengan hoaks. Kata SBY, rakyat tahu apa yang terjadi.

"Masyarakat banyak tahu, meskipun mereka memilih diam. Saya juga tahu dan mendengar, meskipun sama dengan masyarakat luas saya memilih untuk diam dan hemat bicara," katanya.