Anggota DPR Bantah Minta Jatah 80 Kursi Kelas Bisnis Garuda untuk Naik Haji

Jakarta – DPR RI mendapat banyak kritik publik lantaran meminta Garuda Indonesia menyiapkan 80 kursi kelas bisnis bagi anggota dewan yang akan menunaikan ibadah haji di Tanah Suci.

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid membantah kabar itu. Dia mengklaim, DPR tidak pernah meminta maskapai pelat merah itu untuk mengalokasikan sejumlah tempat duduk untuk para legislator. 

"Persoalan jatah kursi bisnis kami tidak pernah minta," kata Abdul Wachid kepada wartawan, Jumat, 16 Juni 2023.

Politikus Partai Gerindra ini mengatakan, secara pribadi dirinya memang mendapat amanat dari partainya untuk melaksanakan fungsi pengawasan ibadah haji tahun ini. "Kalau saya dapat tugas dari partai sebagai pengawasan, betul," kata Wachid

Wachid menegaskan, pihaknya tidak secara terperinci mengurusi urusan soal fasilitas maupun akomodasi perjalanan ibadah haji. 

Sebab, kata anak buah Ketum Gerindra Prabowo Subianto ini penyediaan fasilitas bagi jemaah haji menjadi tanggungjawab pihak agen perjalanan. 

"Persoalan pesawat, hotel dan kemah di Arafah, Komisi VIII menyerahkan kepada pihak travel yang ditunjuk oleh Sekjen DPR," imbuhnya. 

Tugas Pengawasan

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR Indra Iskandar sebelumnya mengungkapkan bahwa permintaan institusinya kepada Garuda Indonesia agar menyediakan 80 kursi kelas bisnis bertujuan untuk tugas pengawasan.

"Tiket itu untuk tim pengawas haji DPR ke Tanah Suci Mekkah, dalam rangka menjalankan tugas pengawasan, tidak gratis, namun dibayar penuh oleh Sekretariat DPR RI," kata Indra di Jakarta, Kamis. 

Indra menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugas pengawasan haji, DPR RI membentuk dua tim, yakni Tim Pengawasan Persiapan Haji dan Tim Pengawasan Pelaksanaan Haji.

Karena itu, menurut dia, untuk mengakomodasi tim yang terdiri dari anggota DPR beserta tim pendukung dari Sekretariat Jenderal DPR RI itu, maka dibutuhkan 80 kursi kelas bisnis.

"Karena sampai 3 hari lalu, kami belum mendapat gambaran yang pasti dari biro perjalanan kami, maka saya telepon Dirut Garuda, meminta tolong agar bisa disediakan kebutuhan itu. Tentunya dibayar bukan gratis, karena ini untuk kepentingan tugas negara dalam rangka pengawasan DPR yang anggarannya sudah disediakan," tuturnya.

Dia meminta masyarakat jangan salah paham karena 80 kursi kelas bisnis tersebut bukan dalam konteks meminta untuk kepentingan pribadi anggota DPR. Menurut dia, DPR memesan tiket tersebut untuk pemberangkatan tim pengawas haji dari DPR. 

Selain itu, Indra menjelaskan dalam hal penyediaan fasilitas penerbangan untuk tim pengawas haji DPR, maskapai Garuda Indonesia menjadi pilihan utama, dibandingkan maskapai asing.

Hal itu menurut dia karena maskapai Garuda Indonesia adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sehingga ketika DPR menggunakan jasa perusahaan tersebut, tentu akan memberi pemasukan bagi negara.

"Kalau kami semuanya ingin Garuda Indonesia, semangatnya merah putih. Dibandingkan kalau kami menggunakan maskapai asing, uang-nya nanti buat negara lain ‘dong’," ucapnya.

Jatah DPR
 
Sebelumnya, Direktur Utama (Dirut) Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan bahwa DPR meminta disiapkan sebanyak 80 kursi kelas bisnis untuk anggota DPR berangkat haji ke Tanah Suci.

Hal itu disampaikan-nya saat menghadiri rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, 13 Juni 2023.

Irfan mengatakan permintaan tersebut disampaikan oleh Sekjen DPR RI Indra Iskandar.

Namun, Irfan mengatakan Garuda Indonesia belum bisa memastikan tambahan pesawat untuk kepentingan DPR tersebut, karena perlu izin dari General Authority for Civil Aviation (GACA) Arab Saudi.