Said Abdullah Ungkap Satu-satunya Kontrak Politik Ganjar dengan PDIP

Jakarta – Ketua DPP PDIP, Said Abdullah membantah kabar partainya membuat kontrak politik dengan bakal calon presiden (capres) Ganjar Pranowo.

Berdasarkan kabar yang beredar, kontak politik itu memuat ketentuan bahwa PDIP akan menentukan jabatan menteri strategis jika Ganjar Pranowo terpilih menjadi presiden.

"Saya pastikan 1.000 persen tidak ada kontrak politik jika Pak Ganjar Pranowo menjadi presiden, pos menteri strategis ditentukan oleh PDIP. Satu satunya kontrak politik beliau dengan PDI Perjuangan adalah menjalankan cita-cita perjuangan partai, yakni menyejahterakan rakyat," kata Said dalam keterangannya diterima Rabu, 14 Juni 2023.

Said berdalih, kabar kontrak politik merupakan framing untuk mengerdilkan Ganjar Pranowo. Dia mengklaim, manuver-manuver seperti itu berniat jahat, merusak citra diri Ganjar Pranowo seolah-olah dia hanya boneka.

"Mereka yang beropini kursi kabinet akan ditentukan oleh PDI Perjuangan bila Ganjar Pranowo menjadi presiden adalah brutus. Seolah olah memberikan dukungan ke Ganjar Pranowo, tapi terus merusak hubungan Pak Ganjar dengan PDI Perjuangan dengan membangun fitnah fitnah," kata Said.

Partainya, lanjut Said, tidak akan membiarkan fitnah tersebut bertebaran dan kabar seperti ini akan membuat PDIP sangat solid. Menurut dia, kader-kader PDIP bersama partai partai lain yang mendukung Ganjar Pranowo seperti PPP, Hanura dan Perindo akan turun ke bawah bersama-sama dengan para relawan mengajak rakyat memilih Ganjar Pranowo. 

"Mereka mendukung Pak Ganjar dengan tulus. Kami telah identifikasi oknum hanya bermain di medsos lalu seolah olah paling terdepan mendukung Pak Ganjar, tetapi malah merusak suasana," ujarnya.

Senada Said, Ketua DPP PPP Achmad Baidowi (Awiek) mengaku ragu dengan informasi ihwal PDIP telah meneken kontrak politik dengan Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Informasi teken kontrak politik itu diungkapkan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando.

"Informasi itu memang berseliweran, salah satunya yang sudah pasti menginformasikan adalah Ade Armando. Tapi kok saya meragukan informasi itu," kata Awiek. 

Awiek mengklaim, Ganjar Pranowo merupakan orang yang taat terhadap konstitusi. Dia menilai Ganjar dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri mengerti soal pembentukan kabinet dan hak prerogatif presiden. 

"Pasti Pak Ganjar tahu, dan namanya membentuk kabinet itu hak prerogratif dari presiden. Pak Ganjar itu tahu, Bu Mega pasti itu tahu, karena beliau pernah jadi presiden. Jadi saya meragukan klaim dari Ade Armando itu," kata Awiek.

Sebelumnya, ihwal kontrak politik diungkapkan oleh politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ade Armando, di mana Ade mengaku mendapat informasi bahwa posisi strategis nantinya akan ditentukan PDIP jika Ganjar Pranowo jadi presiden.

"Saya dapat kabar, Ganjar sudah meneken kontrak dgn PDIP bahwa kalau dia jadi presiden, penentuan orang-orang yang jadi menteri dan menempati posisi strategis akan ditentukan oleh PDIP. Ini perlu segera diklarifikasi karena info ini sudah beredar cukup luas. Mudah-mudahan salah," tulis Ade di akun Twitternya.