Debat Sengit Fahri Hamzah Vs Deddy PDIP soal Prabowo Bisa Tentukan Sendiri

Jakarta - Debat sengit terjadi antara politikus PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Sitorus dengan Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah. Dua politikus itu berdebat soal nasib Prabowo Subianto sebagai bakal capres 2024.

Awalnya Fahri Hamzah dalam acara Catatan Demokrasi tvOne menyampaikan argumen kritisnya soal tahapan menuju Pilpres 2024 yang tak ideal. Dia mengkritisi pertemuan elite parpol untuk penjajakan koalisi yang seperti peristiwa private bukan kenegaraan.

Bagi Fahri Hamzah, publik dipertontonkan aksi elite parpol dalam 5 bulan ke depan jelang pendaftaran bakal capres. Ia menyebut tak ada gunanya manuver elite parpol dalam 5 bulan nanti hingga pendaftaran pada Oktober 2023.

Menurut dia, parpol mestinya bisa berembuk untuk mengubah jadwal kampanye yang tak ideal. Lalu, ia menilai syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen sebaiknya ditiadakan.

Fahri pun kemudian memuji Prabowo sebagai bakal capres yang berbeda dengan lainnya. Ia menyebut Menteri Pertahanan RI itu punya kelebihan karena statusnya sebagai ketum parpol dan bakal capres.

"Makanya saya mengatakan dari semua calon yang paling mantap Pak Prabowo. Kenapa? Dia ketua umum partai, dia calonnya," kata Fahri dalam YouTube tvOne yang dikutip pada Kamis, 8 Juni 2023.

Bagi Fahri, Prabowo juga bisa mengetuk palu untuk menentukan. Berbeda dengan bakal capres lain seperti Ganjar Pranowo.

Dia kembali menekankan perlunya melibatkan rakyat dalam menentukan jadwal pemilu dari awal. Lalu, perlu juga dihapus presidential threshold. "Jadwalkan pemilu dari awal, hapus threshold. Kita mulai dari nol," tutur Fahri.

Deddy Sitorus yang diberikan kesempatan presenter untuk bicara pun menimpali omongan Fahri. Dia menyindir Fahri yang mesti bicara hari ini dan masa depan. Bukan melenceng soal ideal.

"Bukan apa yang ideal, karena kalau bicara yang ideal kita nggak usah diskusi hari ini. Kalau kita kembali ke threshold, dan macam-macam," ujar Deddy.

Dia mengatakan sesuai UU Pemilu, peserta dalam pilpres adalah partai politik atau gabungan koalisi partai politik yang mengusung pasangan capres dan cawapres.

"Emangnya Pak Prabowo meski ketua umum partai dan calon presiden dia bisa sendiri memutuskan? Kan nggak juga," sebutnya.

Kata dia, dalam berkoalisi, sebagaian kedaulatan itu diserahkan kepada partai lain yang bekerjasama mengusung calon. Jadi, kata dia, tak ada satu calon pun yang independen di sini karena pesertanya partai politik.

Fahri pun memotong paparan Deddy.

"Jadi, begini bung Deddy, saya interupsi sedikit," ujar Fahri.

"Sebentar dong," kata Deddy.

Fahri masih melanjutkan sanggahannya bahwa omongan yang dia maksud soal Prabowo. Dia bilang Gerindra yang usung Prabowo hanya perlu satu parpol parlemen lain untuk berkoalisi kecuali PPP.

"Pak Prabowo begini, ini supaya Anda nggak keliru ya. Prabowo bisa begini, karena dia cuma perlu satu partai, kecuali PPP," sebut Fahri dengan nada keras.

Dia mencontohkan jika Prabowo mau memberikan kursi cawapres kepada ketum parpol lain maka akan jadi poros koalisi. Hal itu menurutnya yang tak dimiliki figur bakal capres lain.

"Itu yang tidak bisa dilakukan oleh calon lain," ujar Fahri.

"Itu kan asumsi, realitanya?" timpal Deddy dengan suara meninggi.

"Realitanya begitu," jawab Fahri.

"Tidak," kata Deddy merespons Fahri.

Fahri menepis argumen Deddy. Jika bicara realita yaitu Ganjar yang tidak bisa menjamin sendiri.

"Kalau Prabowo, dia bisa menjamin sendiri. Dia ketua umum," ujar Fahri.

"Itu asumsi, asumsi bahwa Prabowo bisa menentukan sendiri. Faktanya tidak," jelas Deddy.

Fahri menjawab bahwa dirinya nggak ngomong seperti yang dibicarakan Deddy.

"Saya sebenarnya nggak ngomong soal itunya," ujar Fahri.

"Lah, iya kan. Omongan ada implikasinya pada kita," tutur Deddy.

"Soal kita hari ini bukan yang ideal. Tetapi, kondisi bagaimana hari ini," lanjut Deddy.

Fahri kemudian bicara dengan bertanya kepada Deddy.

Dia mengibaratkan ada rakyat yang bertanya kepada Deddy selaku bagian dari PDIP. Pertanyaannya mengapa rakyat mesti menunggu 5 bulan lagi sebelum pendaftaran capres-cawapres.

"Kenapa nggak Anda rangkum aja prosesnya. Anda kan cukup," tutur Fahri.

Deddy menjawab Fahri jika pertanyaan itu lebih pantas ditanyakan ke kubu pendukung Prabowo dan Anies Baswedan.

"Kita baru 45 hari loh. Yang lain Mas Anies itu sudah 8 bulan, Pak Prabowo sudah 10 bulan," ujar Deddy.

Deddy menyebut sudah menunjukkan kepada publik terkait nama-nama bakal cawapres yang ada.

"Tunggu saja, kecuali kita mau bilang mau referendum aja nih mana calon wakil presiden yang ditentukan rakyat," ujarnya.

"Tapi, itu kan bukan masalah kita hari ini, mas. Karena tidak mungkin kita lakukan, kecuali kita mengubah Undang-Undangnya," jelas Deddy.