Denny Indrayana Sebut Megawati Negarawan karena Pilih Ganjar daripada Puan Jadi Capres PDIP

VIVA Politik – Mantan wakil menteri hukum dan HAM Denny Indrayana menyebut Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai negarawan. Sebab, katanya, Megawati lebih memilih Ganjar Pranowo ketimbang Puan Maharani sebagai bakal calon presiden yang diusung oleh PDIP pada pemilu 2024.

"Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani," tulis Denny dalam suratnya yang dikirimkan kepada Megawati, Jumat, 2 Juni 2023.

Dalam surat itu, Denny menyampaikan kekhawatirannya atas wacana penundaan pemilu. "Niat baik untuk mengawal MK misalnya, dalam soal sistem pemilu legislatif antara proporsional tertutup atau terbuka, dibelokkan menjadi wacana politik, yang dapat berakibat penundaan pemilu," kata Denny.

Kemudian Denny menegaskan bahwa penundaan pemilu merupakan suatu hal yang ditentang keras oleh PDIP sejak masa Orde Baru. Siasat penundaan juga masuk melalui dirusaknya kedaulatan partai, sesuatu yang mesti ditolak dengan keras. “Cukuplah sejarah buram Orde Baru yang mengganggu PDI melalui tangan Soerjadi," ujarnya.

Denny Indrayana menyurati presiden ke-5 Indonesia Megawati Soekarnoputri. Dalam surat tersebut, Denny meminta agar Megawati dapat mencegah isu terjadinya penundaan pemilu 2024. Sebab dia mendapat informasi mengenai isu pemilu yang akan menerapkan sistem proporsional tertutup atau mencoblos partai.

"Izin saya menyampaikan surat ini. Ibu Mega adalah negarawan, mengedepankan kepentingan bangsa. Terbukti di 2004 Ibu mencapreskan Joko Widodo. Meskipun, Ibu bisa saja maju sendiri. Lalu, Ibu memilih Ganjar Pranowo, meskipun Ibu bisa memutuskan Mbak Puan Maharani. Saat ini keselamatan bangsa sedang dipertaruhkan. Masalahnya bukan sistem pemilu tertutup atau terbuka, tapi pemilu yang tertunda," kata Denny dalam surat yang dilihat VIVA, Jumat, 2 Juni 2023.

Dalam surat itu juga Denny menyebut kondisi hukum di Indonesia masih tidak stabil. Maka dia membawa isu pemilu ke ruang publik.

"Saya risau dengan hukum di tanah air. Saya berpendapat, proses hukum banyak bercampur dengan strategi pemilu 2024. Karena itu saya putuskan membawa isu hukum ke ruang publik agar tidak diputuskan dalam ruang gelap yang transaksional dan koruptif," katanya.