Mardani: Pernyataan Jokowi yang Ingin Cawe-cawe Berbahaya, Presiden Mesti Netral

VIVA Politik – Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan cawe-cawe terhadap Pemilu 2024 direspons sejumlah pihak termasuk elite partai politik dari kubu oposisi. Omongan Jokowi soal cawe-cawe dinilai berbahaya.

Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyindir jika seorang kepala negara ikut campur dalam sebuah penyelenggaraan pemilu, sangat membahayakan iklim demokrasi di Indonesia.

"Pernyataan Pak Jokowi yang ingin cawe-cawe berbahaya sekali. Presiden mesti netral imparsial," kata Mardani kepada wartawan, Selasa, 30 Mei 2023.

Baca Juga: Jokowi: Saya Akan Cawe-cawe Demi Kepentingan Negara Bukan Pribadi  

Mardani lantas mengimbau Jokowi agar tak perlu merasa paling tahu dalam sebuah menyelenggarakan pemilu. Sebab, kata dia, hal itu sudah ada lembaga pengawasnya tersendiri.

"Presiden jangan merasa sok tahu apalagi merasa menjadi pengawal utama proses pemilu. Biarkan rakyat mengambil perannya, biarkan para ketua umum partai politik membuat ijtihad," jelasnya.

Pun, dia meminta Jokowi cukup memastikan Pemilu 2024 berlangsung bersih, jujur dan adil. Kata dia, tak perlu ikut cawe-cawe.

"Tidak perlu ada skenario satu dua pasang tiga pasang, biarkan mengalir saja. Setiap zaman itu ada orangnya. Pak Jokowi fokus aja untuk khusnul khotimah, karena itu sudah berat," ujarnya.

Selain itu, menurut dia, bila Jokowi netral dan memastikan seluruh aparatur negara bekerja sesuai koridor, maka itu adalah keputusan yang baik.

"Kami yakin ketika Presiden netral dan bekerja dalam koridor yang benar justru kita akan mendapatkan Presiden yang lebih baik ketimbang saat ini," ujarnya.

Sebelumnya, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Setpres RI Bey Triadi Machmudin mengakui bila Presiden Jokowi memang kerap melakukan cawe-cawe jelang digelarnya Pemilu 2024.

Menurut dia, Kepala Negara ingin pemimpin nasional nantinya bisa melanjutkan program strategis nasional seperti pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hilirisasi dan transisi energi bersih.  

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih," kata Bey kepada wartawan, Senin, 29 Mei 2023.

Bey menyebut, ikut campurnya Kepala Negara itu pada penyelenggaraan pesta demokrasi nanti agar pemilu berjalan secara demokratis, jujur dan adil.

"Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey.