Jokowi Blak-blakan Harus Cawe-cawe di Pilpres 2024

VIVA Politik – Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan para pemimpin redaksi (pimred) media massa dan juga pegiat media di Istana Merdeka Jakarta, Senin, 29 Mei 2023. Banyak hal diperbicangkan Presiden dengan para petinggi redaksi media massa itu.

Salah satu yang ditekankan Presiden Jokowi dalam pertemuan itu, adalah soal sikap politiknya yang belakangan disorot. Jokowi dinilai cawe-cawe urusan calon presiden dan koalisi partai politik. Padahal, dia tak lagi bisa mencalonkan, karena ini adalah periode terakhirnya di pemerintahan.  

Para pemimpin redaksi tersebut mengobrol dengan Presiden jokowi selama sekitar 2 jam, didampingi Menteri Serketariat Negara Pratikno dan juga Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Bey Machmudin.

"Ya ngobrol saja, ngobrol tentang 'cawe-cawe' pokoknya," kata Helmy Yahya, pemilik kanal Youtube "Helmy Yahya Bicara" di lingkungan istana kepresidenan Jakarta pada Senin.

Wakil Pemimpin Redaksi Kompas TV, Yogi Arief Nugraha mengatakan Presiden Jokowi awalnya menekankan soal momentum Indonesia untuk 13 tahun ke depan, sehingga dibutuhkan pemimpin yang tepat agar tren positif bagi kemajuan Indonesia berlanjut. 

"Kemudian dikaitkan lah dengan soal capres. Tadi (Jokowi) mengatakan begini 'pemimpin di tahun 2024-2029 dan 2034 itu sangat krusial. Untuk mewujudkan 13 tahun," kata Yogi usai pertemuan

Sehingga konteks "cawe-cawe" yang dimaksudkan Presiden Jokowi dalam Pemilu 2024 adalah untuk menjaga momentum 13 tahun tersebut demi kepentingan negara.

"Untuk hal ini (momentum 13 tahun) saya harus cawe-cawe, karena untuk kepentingan negara, harus cawe-cawe, harus ikut, untuk tingkat nasional. Dia menggarisbawahi bahwa ini tidak ada kaitan dengan 'abuse of power' sebagai Presiden untuk menjaga bonus demografi dan tidak secara langsung mengatakan 'ini siapa'," ungkap Yogi.

Hal lain yang dibicarakan adalah soal mobil listrik, pertumbuhan ekonomi, pertemuan G7, G20 hingga hilirisasi.

"Termasuk Presiden mengatakan bahwa presiden nanti melanjutkan apa yang disampaikan, maka akan ada ekosistem EV (electric vehicle) itu, Presiden memastikan pada 2027 tuntas," kata Yogi.

Pemimpin Redaksi tvOne Karni Ilyas mengatakan Presiden Jokowi mengklaim tindakan cawe-cawe yang dia lakukan itu tidak melanggar hukum. 

"Ya, dia bilang cawe-cawe enggak melanggar undang-undang. Enggak melanggar," kata Karni Ilyas kepada wartawan di Kompleks Istana Negara, Senin, 29 Mei 2023.

Dalam pertemuan tersebut disebut Karni Ilyas, Jokowi juga mengatakan bahwa aksi cawe-cawe itu dilakukannya demi kepentingan negara. Bukan untuk kepentingan dan tujuan pribadi.  
 
"'Cawe-cawe' tidak melanggar undang-undang, jadi 'cawe-cawe' itu demi negara, bukan demi pribadi," ungkap Karni

Karni Ilyas mengaku banyak pembahasan yang dibicarakan Jokowi dengan pemred media massa dan kreator dalam pertemuan tersebut. Ia menegaskan, tak ada urusan politik termasuk Pilpres yang dibicarakan dalam pertemuan dengan Jokowi itu.
 
"Enggak ada, mana boleh presiden mengarahkan wartawan," tegas Karni Ilyas.

Klarifikasi Istana

Deputi Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin memberikan penjelasan terkait pernyataan Presiden Jokowi yang menyampaikan bahwa dirinya merasa harus ikut campur atau 'cawe-cawe' dalam urusan politik khususnya menjelang Pemilu 2024 mendatang. 

"Terkait penjelasan tentang cawe-cawe untuk negara dalam Pemilu, konteksnya adalah Presiden ingin memastikan Pemilu serentak 2024 dapat berlangsung secara demokratis, jujur dan adil," kata Bey, dalam keterangannya yang dikutip Selasa, 30 Mei 2023. 
 
Menurut Bey, Presiden ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 nanti dapat berjalan dengan lancar dan jangan sampai menimbulkan konflik pasca penyelenggaraan pemilu. Oleh sebab itu, sebagai Kepala Negara, Presiden ingin memastikan negara dalam kondisi kondusif pada saat pelaksanaan pemilu maupun setelahnya.

"Presiden berkepentingan terselenggaranya pemilu dengan baik dan aman, tanpa meninggalkan polarisasi atau konflik sosial di masyarakat," ujar Bey 

Dia juga mengatakan, bahwa Presiden Jokowi ingin sosok pemimpin Indonesia berikutnya dapat mengawal seluruh program dan kebijakan yang telah dibuat pada masa kepemimpinannya. Salah satunya yaitu terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. 

"Presiden ingin pemimpin nasional ke depan dapat mengawal dan melanjutkan kebijakan-kebijakan strategis seperti pembangunan IKN, hilirisasi, transisi energi bersih, dan lain-lain," ujar Bey

Bey juga mengatakan bahwa Presiden ingin memastikan bahwa aparat negara dapat bersikap netral di Pemilu 2024 mendatang. "Presiden mengharapkan seluruh peserta pemilu dapat berkompetisi secara free dan fair, karenanya Presiden akan menjaga netralitas TNI Polri dan ASN," kata Bey