Faldo Maldini Balas Kritikan Anies Soal Infrastruktur Jokowi: Tawarkan Perubahan, Caranya Piye?

VIVA Politik – Staf Khusus Mensesneg, Faldo Maldini, balas mengkritik bakal capres dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan, yang membandingkan infrastruktur jalan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dengan era Presiden Joko Widodo. Faldo menyentil tawaran perubahan Anies.

Faldo Maldini menilai, justru Anies Baswedan dalam hal itu tidak menawarkan solusi perubahan. Ia menyebut kritikan yang dilontarkan oleh Anies bukan sebagai solusi perubahan, seperti yang selalu diutarakan ke publik.

"Di pidato beliau bicara bagaimana mafia hukum, mafia tanah, mafia bla bla bla ingin diberantas. Saya kira siapa pun yang ingin menjadi Presiden akan begitu. Tentu kita akan bertanya nih, bagaimana caranya Pak Anies? Bagaimana caranya itu?" ujar Faldo kepada wartawan, dikutip Selasa 30 Mei 2023.

Faldo mengatakan, kritikan Anies soal pembangunan jalan yang berbayar era Jokowi, seharusnya tidak perlu dipersoalkan. Tetapi bagaimana pembangunan yang dilakukan terutama infrastruktur jalan, agar masyarakat bisa memanfaatkannya dan membuka akses untuk kelancaran berbagai usaha masyarakat.

"Kita lihat ini dalam pembangunan jalan yang kita lihat misalnya jalan tol salah satu program yang mendapatkan kepuasan yang tidak rendah. Bahkan cenderung tinggi. Itu karena apa? Karena masyarakat mampu bayar. Bukan masalah bikin jalan gratis, tapi bagaimana dibikinin infrastruktur orang bisa bayar," kata Faldo.

Faldo juga membalas kritik Anies Baswedan, terkait pembangunan infrastruktur yang diniali tidak berkeadilan. Dia pun meminta mantan Gubernur DKI itu melihat pembangunan di sekitar jalan tol Jakarta-Cikampek.

"Coba temen temen lewat Karawang dikit lewat Cikampek, itu ada 3 layer jalan tol, habis itu LRT, abis itu kereta cepat Jakarta-Bandung gitu. Itu kan sebuah pemandangan yang kami kira tidak lazim tentang persepektif pembangunan infrastruktur yang sering dkritik tidak berkeadilan," ungkap Faldo.

Begitu juga dengan penegakan hukum, yang kata Faldo saat ini lembaga-lembaga tersebut mulai mengalami penguatan. Tidak hanya KPK, termasuk Kejaksaan Agung yang juga fokus menangani masalah-masalah korupsi bernilai hingga triliuan rupiah.

"Pak Jokowi sudah dilihatkan juga di survei ada reorkestrasi institusi penegak hukum yang selama ini tingkat korupsi berat di KPK, kali ini Kejaksaan mulai kuat. BPK mulai berperan, terus juga polisi mulai berperan. Jadi caranya pak, caranya itu adalah sinkronisasi intitusi penegak hukum," imbuhnya.

Maka dari itu, kata Faldo, jika Anies Baswedan menawarkan sebuah perubahan, harus jelas perubahan apa yang ditawarkan. Juga bagaimana caranya melakukan perubahan.

"Ketika anda menawarkan, misalkan Pak Anies Baswedan misalnya, menawarkan perubahan, perubahan macam apa dan caranya piye gitu loh. Karena orang akan bertanya ketika anda bilang ekonomi tidak adil, Indonesia terpusat di Jawa dan Pak Anies juga melanjutkan. Jadi orang juga akan selalu bertanya. How to do it?," bebernya.

Sebelumnya, bakal calon presiden Anies Baswedan mengklaim kalau pembangunan jalan umum lebih banyak dilakukan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), ketimbang Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kata dia, pemerintah sekarang memang berhasil membangun jalan tol terpanjang. Anies menyebut 63 % dari jalan tol berbayar di Indonesia dibangun di pemerintahan sekarang. Namun, jalan tak berbayar yang digunakan semua secara gratis, terbangun cuma 19 ribu km di pemerintahan ini.

"Bandingkan dengan zaman Pak SBY jalan yang tak berbayar adalah 144 ribu km atau 7,5 kali lipat. Bila dibanding jalan nasional pemerintah ini 590 km, 10 tahun sebelumnya 11 ribu km. 20 kali lipat," kata Anies.

Namun, kata Anies, dia belum bicara soal mutu, standar, dan lain-lainnya soal jalan tersebut. Kata dia, ke depan perlu dipikirkan institusi dan infrastruktur yang inklusif. Infrastruktur yang dibangun harusnya yang dirasakan semua masyarakat. Dia mengklaim bersama PKS dan Demokrat, wilayah di Kepulauan Seribu jadi bukan wilayah tertinggal tapi mendapat kesempatan yang sama.

"Kita perlu pikirkan ke depan institusi dan infrastruktur yang inklusif," katanya lagi.