SBY Cemas PK Moeldoko Dikabulkan MA: Jangan-jangan Ini Serius, Demokrat akan Diambil Alih?

VIVA Politik –  Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menanggapi isu Mahkamah Agung (MA) akan mengabulkan upaya peninjauan kembali atau PK yang diajukan kepengurusan kubu Moeldoko. SBY menyinggung ada tangan politik yang ganggu Demokrat menuju 2024.

Menurut dia, tangan politik itu mengganggu Demokrat agar tak bisa berkontestasi di Pemilu 2024. Bagi SBY, jika benar, maka itu sebagai kemunduran demokrasi.

SBY mengaku dirinya dapat telepon dari seorang mantan menteri yang menyampaikan pesan politikus senior. Tapi, kata dia, politikus senior itu bukan dari Partai Demokrat.

“Tadi malam saya terima telpon dari mantan menteri yang sampaikan pesan politisi senior (bukan Partai Demokrat) berkaitan PK Moeldoko ini. Pesan seperti ini juga kerap saya terima. Jangan-jangan ini serius bahwa Demokrat akan diambil alih?” kata SBY, dalam keterangannya, Minggu malam, 28 Mei 2023.

Dia heran jika PK Moeldoko Cs benar dikabulkan MA. Bagi SBY, hal itu sulit diterima akal sehat. Sebab, Moeldoko Cs selalu kalah dalam proses hukum pengadilan terkait sengketa Demokrat.

“Berdasarkan akal sehat. Sulit diterima PK Moeldoko dikabulkan MA karena sudah 16 kali pihak KSP Moeldoko kalah di pengadilan," lanjut Presiden ke-6 RI tersebut.

"Kalau ini terjadi, info adanya tangan-tangan politik untuk ganggu Demokrat agar tak bisa ikuti Pemilu 2024 barangkali benar. Ini berita yang sangat buruk," jelas SBY.

Pun, SBY berharap berharap pemegang kekuasaan tetap amanat dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Dia menyampaikan demikian karena RI bukan negara 'predator'.

"Indonesia bukan negara 'predator' (yang kuat memangsa yang lemah) serta tak anut hukum rimba, yang kuat menang, yang lemah selalu kalah,” ujar SBY.

Lebih lanjut, SBY mengimbau agar kader Partai Demokrat di seluruh tanah air bisa mengikuti perkembangan PK Moeldoko. Lalu, para kader diminta selalu mengikuti petunjuk Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menurut dia, jika memang keadilan tak datang, para kader mesti memperjuangkannya secara konstitusi.

“Jika keadilan tak datang, kita berhak memperjuangkannya secara damai dan konstitusional,” sebut SBY.

SBY sebelumnya juga menulis cuitan dalam bentuk utasan yang hampir sama di akun Twitternya. SBY mengomentari cuitan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayasa yang mengaku dapat info bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan kembali sistem proporsional tertutup dalam Pileg 2024.

Komentar SBY mengaitkan dengan kabar MA yang disebut akan mengabulkan PK kubu Moeldoko. Selain itu, SBY juga mengkritik keras jika MK putuskan penerapan proporsional tertutup untuk Pileg 2024.