Gus Yahya: Tidak Boleh Ada Politik Berdasarkan Identitas NU

VIVA Nasional – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf menegaskan tidak boleh ada politik berdasarkan identitas NU. Hal itu ditegaskan Gus Yahya saat disinggung mengenai politik identitas yang kerap terjadi jelang kontestasi pemilu. 

"Saya sering katakan bahwa kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas Islam. Bahkan kita tidak mau ada politik berdasarkan identitas NU," kata Gus Yahya kepada wartawan di Kantor PBNU, Kamis, 25 Mei 2023.

Menurut Gus Yahya, politik identitas bersifat berbahaya. Sebab, politik identitas nyatanya dapat menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia terutama jelang pemilu.

"Kami memandang, politik identitas ini berbahaya bagi masyarakat secara keseluruhan karena itu akan mendorong perpecahan di masyarakat," ujanya.

Selain itu, Gus Yahya juga menyebutkan, politik identitas hanya diandalkan para elit politik untuk menggalang dukungan tanpa adanya kompetisi yang lebih rasional. Menurut dia, tidak ada visi dan tawaran yang dapat disandingkan antara calon yang satu dengan yang lainnya dalam kontestasi pemilu.

"Politik identitas hanya menyandarkan penggalangan dukungan berdasarkan identitas primordial saja. Mengutamakan identitas primordial tanpa ada kompetisi yang lebih rasional, menyangkut hal yang lebih visioner dan tawaran agenda yang bisa dipersandingkan antar kompetitor," ujar Gus Yahya.

Politik Identitas 

Sebelumnya diberitakan, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar menilai pemanfaatan politik identitas yang cukup masif dalam Pemilu 2019 akan berkurang pada Pemilu 2024.

"Insya Allah, kalau saya bayangkan, itu (pemanfaatan politik identitas) nanti akan mereda," ujar Nasaruddin kepada wartawan di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023, usai memimpin audiensi sejumlah pimpinan majelis-majelis tinggi agama terhadap KPU RI.

Menurut dia, pemanfaatan politik identitas, terutama terkait dengan agama dapat berkurang pada Pemilu 2024 karena pada saat ini masyarakat Indonesia memiliki kematangan dalam beragama dan berpolitik yang makin baik.

"Kematangan beragama, kematangan berpolitik masyarakat Indonesia, makin bagus. Coba saja lihat, berbeda partai politik, tetapi bisa makan bareng, bisa saling bayarin," ujarnya.