Upaya Penjegalan Anies, Din Syamsuddin: Jangan Langgengkan Kekuasaan dengan Berbagai Cara

VIVA Politik - Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin menyesalkan adanya gelagat upaya untuk menggagalkan Anies Baswedan sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024. Menurut dia, upaya penjegalan itu bersifat dekonstruktif atau merusak demokrasi.

Hal itu disampaikan Din saat dikunjungi Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmad Syaikhu di kediamannya daerah Pondok Labu, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Mei 2023.

“Patut disesalkan dan sangat memprihatinkan ada gelagat dan gejala praktik politik yang tidak positif, atau negatif, bahkan bersifat dekonstruktif merusak yaitu politik penjegalan, yang tidak siap bersaing dan bertanding secara fair, secara positif dan konstruktif,” kata Din.

Dalam Bahasa Islam, kata dia, fashabul khoirot yakni upaya mencoba mencari-cari kesalahan dari lawan politik dengan menggunakan isu serta narasi yang sebenarnya negatif untuk mendiskreditkan lawan politik.

“Saya kira dari kalangan incumbent, untuk tidak dalam rangka melanggengkan kekuasaannya, menempuh segala cara apalagi cara yang tidak halal,” jelas dia.

Din melihat upaya penjegalan banyak dirasakan khususnya kepada Anies, termasuk partai-partai pengusungnya. Saat ini, Anies didukung tiga koalisi partai dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KKP), yakni Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS.

“Ini sungguh perbuatan tercela yang jauh dari etika politik. Saya berkeyakinan kalau ada seseorang atau sebuah parpol yang dihinakan, didiskreditkan seperti itu. Ini justru membuka pintu bagi Rahmat Allah untuk memenangkannya. Dan sebaliknya, untuk mengalahkan pihak yang melakukan demikian,” ujarnya.

Kemudian, Din menyebut perilaku ini tidak menjadi pelajaran dan pendidikan politik positif bagi generasi penerus. Oleh karena itu, ia berpesan hentikan cara-cara demikian dan bersaing dengan fair, jujur dan adil. “Saya memperingatkan pemangku amanat, pemegang kekuasaan sekarang, jangan melibatkan diri dalam politik pencapresan,” imbuhnya.

Sebab, kata dia, hal itu tidak menunjukkan seorang negarawan yang sebenarnya akan membuka praduga dari rakyat apabila ada seorang presiden yang secara etis tidak melibatkan diri dalam pencapresan atau mengatur sebagai king maker pencapresan.

“Ini jangan-jangan ada sesuatu yang ingin diraihnya. Ini akan menguatkan dugaan dari rakyat, jangan-jangan dalam rangka untuk menyelamatkan diri. Jangan-jangan untuk menyelamatkan keluarga. Jangan-jangan untuk menyelematkan kepentingan, khususnya bisnis,” pungkasnya.