Kemungkinan Menteri dari Nasdem Kena Reshuffle, Saan: Kami Hargai Hak Prerogatif Presiden

Saan Mustopa
Sumber :

VIVA Politik – Hubungan Partai Nasdem dengan Presiden Joko Widodo, dikabarkan semakin renggang. Salah satu indikasinya, tidak diajaknya Nasdem dalam konsolidasi partai-partai pendukung pemerintah beberapa waktu lalu, di Istana Kepresidenan. Bahkan mencuat kabar reshuffle kabinet, termasuk yang berasal dari Partai Nasdem.

Jokowi bahkan terang-terangan menyatakan, ada peluang mengganti menteri dari Partai Nasdem. Hubungan kurang harmonis ini terjadi, setelah Nasdem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai Capres 2024. 

Jajaran Menteri Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Photo :
  • ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

Ketua DPW Partai Nasdem Jawa Barat, Saan Mustopa, mengatakan perombakan atau reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif dari Presiden Jokowi. 

"Kami selalu menghargai namanya hak prerogatif Presiden, bahwa urusan menteri itu urusan prerogatifnya Presiden. Tentu ya kita serahkan sepenuhnya kepada Presiden terkait dengan posisi menteri-menteri," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 16 Mei 2023.

Saan memastikan, Nasdem menghargai setiap keputusan Jokowi. Termasuk, bila keputusan keputusan tersebut menyangkut reshuffle di Kabinet Indonesia Maju 2019-2024. 

"Karena sekali lagi kita menghargai hak prerogatifnya Presiden tentu Presiden punya banyak pertimbangan dan sebagainya," kata mantan politikus Partai Demokrat tersebut. 

Dia juga yakin, pertimbangan-pertimbangan Jokowi dalam merombak kabinetnya bersifat objektif. Perombakan kabinet diyakini bukan karena perbedaan sikap politik ataupun kepentingan kelompok tertentu.

"Jadi tentu pertimbangan-pertimbangan yang dikedepankan Presiden juga pertimbangan-pertimbangan yang objektif bukan pertimbangan-pertimbangan subjektif. Jadi sekali lagi kita hormati hak prerogatif Presiden," kata Saan.

Sejauh ini, ada 3 menteri dari Partai Nasdem yang masih berada di pemerintahan Jokowi. Mereka, yakni Menkominfo Johnny G Plate, Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya.