Kritik Jokowi, Demokrat: Setidaknya Tinggalkanlah Warisan Demokrasi yang Baik

VIVA Politik - Langkah Presiden RI Jokowi yang bertemu enam ketua umum partai politik di Istana Negara, beberapa waktu lalu masih jadi sorotan. Pertemuan itu disindir karena dugaan Jokowi punya kepentingan terkait Pilpres 2024.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra menyindir sebaiknya pemerintah tak usah ikut campur terlebih menitip nama bakal calon presiden (bacapres) dan calon wakil presiden (bacawapres) 2024. Ia meminta pemerintah agar tetap fokus mengurus rakyat. Bagi dia, cara itu sama dengan intervensi pemerintah dalam demokrasi.

"Ini bisa dianggap intervensi bahkan intimidasi dalam bentuk halus. Karena bukan ranahnya pemerintah memikirkan siapa capres dan cawapres selanjutnya," kata Herzaky dalam keterangan tertulisnya, Kamis 11 Mei 2023.

Pun, dia meminta Jokowi agar tetap fokus menjalankan tugasnya sebagai pimpina di sisa waktunya ini.

Dia bilang, jika saat ini pemerintahan Jokowi masih ada sejumlah pekerjaan mengurus rakyat yang belum terpenuhi. Maka itu, sebaiknya merealisasikan ikhtiar untuk memenuhinya. Kata Herzaky, bukan malah sebaliknya sibuk mengurusi urusan politik jelang 2024.

"Kalau berharap ada keberlanjutan pembangunan, silahkan pemerintah merancang cetak biru pembangunan. Baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang seperti di era Pak SBY. Menyiapkan fondasi pembangunan buat era selanjutnya," jelasnya.

"Bukan malah sibuk dorong koalisi A atau koalisi B, dorong capres A atau B, cawapres C atau D," jelas Herzaky.

Kemudian, dia membandingkan era pemerintahan saat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dia mengklaim, saat itu ada peningkatan yang terjadi dalam perekonomian Indonesia.

"Pendapatan per kapita di era Pak SBY naik hampir tiga kali lipat. Pada tahun pertama Presiden SBY memimpin secara penuh yakni pada 2005, PDB per kapita Indonesia tercatat US$ 1.249,39 per tahun. Angkanya kemudian naik menjadi US$ 3.668,22 per tahun pada 2012.

Menurut dia, selama delapan tahun pertama pemerintahan SBY, PDB per kapita Indonesia naik sebesar US$ 2.418,81 atau 193,6 persen," sebutnya.

Lebih lanjut, dia menyarankan agar pemerintahan Jokowi saat ini lebih baik fokus menangani permasalahan-permasalahan yang masih terjadi. Kata dia, buatlah sebuah warisan yang berkesan sebelum mengakhiri jabatannya.

"Saran kami, kalaulah tidak mampu meninggalkan warisan pembangunan ekonomi yang bisa dibanggakan dan dikenang rakyat, setidaknya tinggalkanlah warisan demokrasi yang baik," tuturnya.

Dia mengatakan meninggalkan warisan demokrasi yang baik seperti bisa memberikan kepastian Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis dan jujur.

"Dengan memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan demokratis, jujur adil, tanpa intervensi. Tanpa intimidasi, dan tanpa kecurangan," ujar Herzaky.