Suara Bawah PKS Usulkan Anies-Sandi Lagi, Sandiaga Uno Serahkan ke Mejelis Syuro
- Twitter.com/@aniesbaswedan
VIVA Politik – Usulan untuk menduetkan Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno di Pilpres 2024 seperti saat Pilkada DKI 2017, muncul dari kalangan kader Partai Keadilan Sejahtera atau PKS.
Namun menjawab usulan tersebut, Sandiaga Uno sendiri mengaku menyerahkannya pada pimpinan tertinggi Dewan Syuro PKS.
Menurut Ketua Badan Pemenangan Pemilu PKS wilayah Jawa Barat, Banten dan DKI, Achmad Ru'yat, pasangan Anies-Sandi disambut banyak pihak termasuk dari PKS sendiri. Menurutnya, pasangan yang pernah menjabat jadi Gubernur dan wakil Gubernur DKI Jakarta itu layak untuk kembali berpasangan di Pilpres 2024. Termasuk pertemuan Sandi dengan Presiden PKS.
"Ya tentu sebagai warga Bogor yang mendengar aspirasi tadi dari masyarakat, mereka pada senang. Boleh juga nih. Pak Sandinya ya kan, peduli terhadap milenial dan juga sangat konsen terhadap ekonomi kreatif untuk berpasangan dengan Pak Anies Baswedan. Jadi pertanyaan tadi dari wartawan tentu melihat demikian dari publik ada suatu ekspektasi dan itu sah-sah saja," jelas Achmad Ru'yat.
Diad menjelaskan, terkait kedekatan Sandi, PKS terbuka kepada seluruh elemen masyatakat. Di antaranya termasuk purnawirawan TNI maupun Polri, tak terkecuali Sandiaga Uno sendiri.
"Ya tentu bagi PKS partai terbuka sangat welcome dan kita mencari kawan sebanyak-banyaknya. Kita banyak para, katakan lah purnawirawan dari TNI para jenderal, jadi caleg bakal calon anggota DPR RI demikian pun dari Polri yang jelas dari Polri Pak Komjen Adang Daradjatun sudah 3 priode di pusat, dan sekarang tampil lagi. Jadi kami menjadi partai yang terbuka yang mengajak semua kalangan untuk membangun negeri ini secara bersama-sama," jelas Ru'yat.
Menanggapi pengusungannya oleh PKS, Sandi mengaku menyerahkan hal tetrsebut ke petinggi PKS.
"Semua keputusan itu ada di tangan Pak SS, (Ketua Majelis Syuro PKS,) bapak Salim Segaf AL Jufri ya tentu itu orangtua kita. Itu bukan wewenang saya dan apalagi itu juga merupakan prerogatifnya para pimpinan partai politik dan gabungan politik," jelas Sandi.