Dukung Jokowi Larang Bukber Pejabat, Benny: Bagus, Penghematan Anggaran
- Istimewa
VIVA Politik - Instruksi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang melarang buka bersama atau bukber puasa untuk pejabat pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) dapat dukungan. Langkah Jokowi itu sudah benar karena bisa menghemat anggaran.
Dukungan tersebut disampaikan Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani. Politikus Hanura itu menyebut instruksi sebagai kebijakan bagus.
"Kebijakan yang bagus, Pak Presiden melakukan itu untuk penghematan anggaran," kata Benny dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 27 Maret 2023.
Dia heran dengan sejumlah pihak yang menyalah artikan intruksi Jokowi. Menurut Benny, kebijakan tersebut hanya ditunjukkan kepada pejabat hingga ASN. Namun, bukan ditujukan kepada masyarakat umum.
Baca Juga: Jokowi Tegaskan Larangan Bukber Hanya Untuk Pejabat Pemerintah Bukan Masyarakat
Presiden Jokowisaat pimpin Rapat Kabinet Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat
- Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
Bagi dia, pihak yang menyalah artikan itu diduga ingin menciptakan kegaduhan. Dia membandingkan kebijakan Jokowi yang sebelumnya tak pernah melarang bukber puasa selama Ramadhan.
"Itukan larangan buka puasa di lingkungan ASN. Mana adalah Pak Presiden sudah 7 tahun memimpin negara ini yang melarang masyarakat buka puasa," lanjut Wakil Ketua Umum Partai Hanura tersebut.
Pun, dia menyampaikan, tujuan Jokowi melarang pejabat dan untuk bukber bukan tanpa tujuan. Dia menilai langkah itu anggaran bukber tersebut dialihkan untuk kebutuhan yang lebih prioritas menyentuh masyarakat.
"Artinya apa? Penghematan anggaran APBD. APBN lebih baik itu digunakan untuk prioritas kepada masyarakat. Kita tau persis lah beberapa pemda kalau udah menganggarkan untuk kebutuhan buka puasa itu mencapai ratusan juta dan miliaran," jelas Benny.
Lebih lanjut, dia menyebut anggaran kegiatan bukber bagi ASN ibisa menelan hampir Rp1 triliun. Maka itu, kata dia, lebih baik dialihkan untuk kepentingan program-program prioritas pemerintah.
Dia berharap para pejabat dan ASN patuh terhadap instruksi Jokowi.
"Coba kalau dihitung di kali 34 pemerintah provinsi, bisa mencapai Rp1 triliun loh untuk kebutuhan buka puasa bersama. Tapi, kalau itu dialihkan untuk program-program bisa. Menyentuh langsung kebutuhan masyarakat lebih bagus," tuturnya.