PKS Juga Desak Ahok Dicopot Buntut Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

VIVA Politik – Menteri BUMN Erick Thohir telah memecat Direktur Penunjang Bisnis Pertamina Dedi Sunardi, buntut kebakaran Depo Pertamina Plumpang Jakarta Utara yang menelan puluhan korban jiwa.

Namun bagi anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, ada pihak-pihak di atasnya yang mesti bertanggungjawab dan dicopot. Dia menyebut termasuk diantaranya, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok, yang saat ini menjadi Komisaris Utama PT Pertamina.

“Erick harusnya juga berani memecat Direktur Utama dan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahya Purnama (Ahok) karena kedua pejabat Pertamina inilah yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab pengurusan dan pengawasan seluruh operasional Pertamina,” kata Mulyanto, kepada media, Kamis 9 Maret 2023.

Wakil Ketua Fraksi PKS, itu mengultimatum Erick tidak tebang pilih dalam menegakkan aturan dan kebijakan. Menurut Mulyanto, Erick harusnya berani menindak pejabat Pertamina yang terbukti tidak mampu menjalankan wewenang dan tanggung jawabnya. Sehingga kejadian kebakaran kilang atau depo BBM terus berulang dalam beberapa tahun belakangan.

Mulyanto menyebut Direktur Utama dan Komisaris Utama merupakan pimpinan Pertamina yang paling bertanggung jawab atas kejadian apapun di perusahaan milik negara tersebut. Apalagi sebagai Komisaris Utama, lanjut dia, Ahok juga merangkap sebagai Ketua Komite Risiko yang bertanggung jawab atas pengelolaan resiko kebijakan Pertamina.

"Jadi yang dicopot jangan hanya salah satu direksi. Pimpinannya dong. Terutama Komut yang tidak dapat menjalankan fungsi pengawasan termasuk mandulnya komite risiko dewan komisaris. Sebagai Komut yang juga Ketua Komite Risiko, Ahok, harus bekerja mengawasi dengan baik jangan hanya tebar pesona," jelas Mulyanto.

Mulyanto juga meminta pemerintah serius menangani kasus kebakaran kilang ini, agar tak terus berulang di kemudian hari. Menurutnya, peristiwa kebakaran kilang atau depo ini terbilang sering, karena sudah terjadi 6 kali kebakaran sejak 2021 sampai sekarang.

"Artinya hampir 3 bulan sekali terjadi musibah. Ini kan luar biasa," kata Mulyanto.

Mulyanto menyebut selama ini pemerintah kurang perhatian dalam mengelola BUMN migas ini. Kementerian BUMN lebih menekankan pada peningkatan profit dan deviden, sementara lalai terkait masalah perawatan kilang.

"Menurut saya layanan publik itu yang utama bagi BUMN bukan sekedar untung alias profit oriented. Ini semua harus dievaluasi secara sungguh-sungguh," imbuhnya.