Kaesang Diproyeksikan Jadi Wali Kota, Pakar Singgung Politik Rusak dan Kepatutan

VIVA Politik - Dinamika politik saat ini diramaikan dengan isu putra bungsu Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep yang ingin terjun ke dunia politik. Isunya Kaesang diproyeksikan jadi Wali Kota saat kakaknya Gibran Rakabuming naik jabat gubernur.

Menanggapi hal itu, akademisi yang juga pakar politik Mamun Murod lebih menggaris bawahi soal kepatutan. Bagi dia, perlu dipahami soal politik dengan prinsip yang benar.

"Kalau kita mau memahami politik dengan benar dengan pendekatan-pendekatan filsafat politik itu misalnya soal kepatutan itu harus ditaruh di atas Undang-Undang apapun, karena justru politik kita itu rusak karena itu terkait soal kepatutan," kata Mamun dalam Kabar Petang tvOne yang dikutip VIVA pada Senin, 30 Januari 2023.

Dia mencontohkan soal kepatutan ini seperti ada seorang politikus yang jadi ketua umum. Namun, jika tak jadi ketua umum diteruskan kepada anaknya. Lalu, contoh lain ada politikus yang jadi ketua umum berkali-kali.

"Sementara, konstutusi kita hanya mengamalkan dua periode. Itu sekadar contoh di pilpres dan lain sebagainya," jelas Rektor Univesitas Muhammadiyah Jakarta tersebut.

Pun, dia menyinggung soal wacana yang baru ini muncul terkait perpanjangan masa jabatan kepala desa jadi 9 tahun. Wacana itu mendorong revisi Undang-Undang tentang Desa soal masa jabatan kepala desa. Ia menyindir wacana itu tidak perlu ada tapi dimunculkan.

"Kalau nanti ditok jadi UU, itu sah. Tidak melanggar. Tapi, soal kepatutan," sebut Murod.

Baca Juga: Gibran Beri Bocoran, Kaesang Terjun Politik Demi Maju Pilkada

Menurut dia, hal itu sama saat mungkin nanti Gibran Rakabuming naik jadi gubernur lalu adiknya jabat wali kota. Meski tak ada yang dilanggar, tapi bagi dia hal itu soal kepatutan.

"Sama nanti misalnya mas Gibran naik di gubernur, mas Kaesang naik di wali kota. Coba kita  kembali kepada kita saja lah, filsafat-filsafat politik itu," jelasnya.

Murod menambahkan contoh lain seperti kisah sahabat Nabi Muhammad, Umar bin Khattab yang melarang putranya Abdullah agar jangan jadi khalifah.

"Secara prinsip, saya contohkan soal bagaimana soal Sahabat Umar, itu soal kepatutan, Umar tidak ingin anaknya menjadi khalifah setelah dirinya. Ini penting," tuturnya. 

"Dan, ini penting jadi contoh yang lainnya soal kepatutan sangat rendah sekali," lanjut Murod.

Dia menyinggung soal etika pejabat di Tanah Air yang kurang peka dalam keberanian mundur dari posisinya.

"Kalau soal pemunduran diri saja, itu kan kita punya sejarah hanya Bung Hatta saja ketika tidak cocok dengan Bung Karno, kemudian mundur sebagai Wakil Presiden," ujarnya.

Namun, ia menilai sampai saat ini tak ada pejabat seperti Bung Hatta yang berani mundur. Ia mengkritisi kasus meninggalnya 135 orang dalam tragedi kelam di Stadion Kanjuruhan, Malang.

"Kasus Kanjuruhan 135 meninggal, itu tidak ada yang mundur dari pemangku-pemangku persebakbolaan, Ini contoh soal kepatutan," tuturnya.

Murod mengingatkan agar kepatutan itu jangan dianggap sesuatu yang remeh temeh. Dia menekankan hal itu lebih penting disadari untuk elite-elite politik.

"Justru menurut saya ini lebih penting dan harus menjadi kesadaran bagi elite-elite politik untuk menempatkan kepatutan itu di atas perundang-undangan," ujarnya.

Sebelumnya, kakak Kaesang, Gibran Rakabuming menyampaikan adiknya punya niat terjun ke dunia politik. Wali Kota Solo itu menyebut sang adik kepincut maju jadi kepala daerah.

"(Maju) Eksekutif, eksekutif. Kui wis tak bocorke kui (itu sudah saya bocorkan)," kata Gibran saat ditanya keinginan Kaesang yang ingin terjun politik di Solo, Rabu, 25 Januari 2023.

Meskipun menyebut eksekutif, tetapi Gibran tak bilang kepala daerah mana yang dimaksud untuk Kaesang. 

"(Mana mas) toko kemeja eksekutif. Wis ya please, please ojo bahas pilgub terus," tutur Gibran.

Dia menekankan Kaesang akan maju politik untuk tingkat eksekutif paling bawah, yakni kepala daerah seperti wali kota maupun bupati. Menurutnya, Kaesang belum tertarik untuk terjun ke legislatif sehingga memutuskan untuk di eksekutif.

"DPRD nggak, eksekutif. (Solo atau daerah lain) Ora ngerti, takono Kaesang (tidak tahu, tanya Kaesang). Takono Kaesang wae," ujarnya.