Legislator PKS Minta Pemerintah Susun Roadmap Pola Pembiayaan Haji

VIVA Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori Yusuf meminta Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk menyusun peta jalan atau roadmap pola pembiayaan haji. Roadmap-nya yaitu proporsi antara Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dengan nilai manfaat perbandingannya yakni 70:30. 

Bukhori mengaku keberatan jika calon jemaah tahun 2023 menanggung beban biaya yang terlalu tinggi. 

“Saya mengharapkan perlu ada roadmap yang lebih clear untuk membuat pola pembiayaan penyelenggaraan haji dengan proporsi 70:30. Usulan kami, paling cepat 8-10 tahun,” kata Bukhori dalam keterangan tertulisnya, yang dikutip pada Sabtu, 28 Januari 2023. 

Pun, dia menjelaskan keberatannya jika calon jemaah tahun 2023 menanggung beban biaya terlalu tinggi. Menurut dia, kenaikan dana haji mesti dilakukan secara bertahap.

“Kami tidak setuju kenaikan biaya yang terlalu tinggi ini dibebankan pada calon haji tahun ini saja. Kenaikan semestinya dilakukan secara perlahan, dimulai dengan peningkatan setoran awal," lanjut politikus PKS tersebut.

"Sementara di sisi lain, BPKH harus mampu meningkatkan nilai manfaat hasil dari pengelolaan dana dari 5,3 juta jemaah haji kita yang senilai Rp167 triliun itu,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia menyampaikan usulannya agar Bipih  dibebankan pada calon jemaah haji tahun ini cukup berada di angka Rp50 juta.

Dia menyodorkan angka demikian karena dianggap lebih rasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan haji ke depan. Ia bilang nominal itu juga lebih terjangkau bagi calon jemaah karena tak terlalu memberatkan.

“Kami mengusulkan agar jemaah cukup dibebankan sebesar Rp50 juta, sementara sisanya akan di-covermelalui dana optimalisasi,” kata Bukhori.