2 Pekerja Tewas Imbas Bentrok, PKS Desak Pemerintah Cabut Izin PT GNI Morowali Utara

Senin, 16 Januari 2023 - 12:00 WIB

Oleh :

Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto.

Sumber :

VIVA Politik – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PKS, Mulyanto, meminta Pemerintah mengevaluasi izin operasional PT. Gunbuster Nickel Industry (GNI), menyusul terjadinya bentrok antar kelompok pekerja, pada Sabtu kemarin, 14 Januari 2023.

Menurut Mulyanto, Pemerintah jangan sungkan mengambil tindakan tegas kepada PT. GNI sebab lalai menjamin keamanan, keselamatan kerja karyawan, sehingga terjadi kebakaran tungku smelter yang menewaskan dua orang pekerja.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu meminta Pemerintah tidak menganggap remeh bentrok yang menewaskan dua orang karyawan tersebut. Karena bisa jadi hal tersebut dipicu oleh masalah yang lebih mendasar.

Bukan semata-mata karena salah paham antarkelompok pekerja. Apalagi bentrok ini terjadi setelah terjadi insiden kebakaran dan mogok kerja pegawai.

"Pemerintah harus tegas dan adil menyikapi bentrok berdarah ini. Hukum harus ditegakkan agar semua pihak mendapat keadilan sebagaimana mestinya," kata Mulyanto.

Karena itu ia mendesak Pemerintah mencabut Izin operasi smelter PT. GNI, kemudian dilakukan “audit teknologi”, bukan hanya terkait soal K3.

Yang dikhawatirkan, terang Mulyanto, adalah pabrik ini mengadopsi sistem teknologi usang; komponen peralatan yang berkualitas rendah; serta manajemen teknologi yang beresiko tinggi dan membahayakan bagi pekerja dan masyarakat.

"Bila ini terbukti maka artinya pihak manajemen PT. GNI lalai menjamin keamanan dan keselamatan kerja karyawan, karenanya sudah sepatutnya Pemerintah mencabut izin usaha perusahaan tersebut secara permanen," kata Mulyanto.

Diketahui, kerusuhan terjadi di lingkungan PT. GNI tersebut dilaporkan menimbulkan dua orang korban jiwa (meninggal dunia), seorang TKI dan seorang TKA serta kerugian material yang cukup besar.